BANNIQ.Id.Sulbar. Kepulauan Bala-balakang yang terletak di selat Makassar yang berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara(PPU) dan secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Mamuju, sontak menjadi Viral begitu adanya Issu Penjualan salah satu pulau di gugusan Pulau tersebut, pasca kunjungan Pemprov dan Forkopimda Sulbar,dua pekan yang lalu.
Bersamaan kunjungan tersebut, pemerhati lingkungan dan pulau pesisir, Rintara Jaya melakukan riset tentang kondisi sosial ekonomi dan pengukuran pulau tersebut, meskipun riset yang dilakukan secara mandiri baiik dari segi anggaran maupun fasilitas. Namun Sebagai bentuk pertanggungan jawaban publik, Komunitas Lentera Jaya menggelar Webinar Hasil Ekspedisi Nusa Mandar di Kepulauan Bala-balakang,tanggal 4 -16 Juni, Senin Malam (22/6/2020), dengan topik Kepulauan Bala-balakang Great Briefnya Indonesia, Dengan Pembicara Muh.Ridwan Alimuddin,Peneliti Budaya Maritim Mandar yang juga selaku ketua Tim Ekspedisi, dan penanggap, Farid Wajidi,Kadispar Sulbar, Suyuti Marzuki Pakar Coastal Enggenilering dan Management,Rita Bulan,Pakar Jasa Lingkungan, dan A.Arham Aco,Pakar Ekologi Laut dengan peserta Webinar sebanyak 74 orang, dimoderatori Dian febriani.
Ridwan pada presentasenya menyampaikan, gugusan pulau di Selat Makassar yang berbatasan dengan pulau Kalimantan itu sudah dikenal melalui peta kuno sekira tahun 1800san dengan nama paternoster.
Kemudian sambung Ridwan, terhuninya pulau ini diperkirakan pada tahun 1922, ada catatan peristiwa dibalik penghunian awal pulau tersebut , dimana Kerajaan Sendana sebagai salah satu anggota Konfederasi Kerajaan di Mandar mengutus Tobaraninya(Pemberani/kesatria) yang bernama Pua biaya dan pua Aco untuk mengusir Perompak yang konon berasal dari suku bajo yang kerap melakukan perompakan di kepulauan tersebut.
” Kedua orang ini lah yang awal mula membuka pulau ini, setelah menaklukkan para perompak di Kepulauan Bala-balakang, sekitar tahun 1922, merekapun memboyong keluarganya untuk menetap di gugusan pulau tersebut, sebahagian besar mereka adalah suku Mandar yang berasal dari Majene, dan sekarang orang-orang dari Sumare dan Tappalang juga banyak menjadi penduduk pulau Bala-balakang,” Papar Ridwan.
Dari segi Posisinya sebut Ridwan, Kepulauan Bala-balakang juga sebagai kawasan laut yang potensial karena banyak dihuni oleh habitat Ikan berbagai jenis dan species, dan dengan posisi itu Kepulauan Bala-balakang merupakan Great Barrier Reffnya Indonesia.
” Kepulauan Bala-balakang ini, dari segi letaknya sangat potensial, kawasan ini adalah kawasan laut yang subur karena dihuni banyak jenis dan species Ikan, sehingga kawasan ini memang harus menjadi perhatian pemerintah di Sulbar untuk pengembangannya, apalagi kondisi kepulauan tersebut dengan setumpuk masalah yang dialami saat ini,” Imbuhnya.
Kondisi yang dialami kepulauan Bala-balakang saat ini timpal Ridwan, seperti penyusutan wilayah daratan karena Abrasi, Hancurnya terumbu karang karena aktivitas Ilegal Fishing(Bom Ikan) juga masalah legal standing tanah-tamah yang ada di Kepulauan tersebut, meskipun yah sudah berpenghuni maupun pulau yang belum berpenghuni.
Dari aspek fanorama laut dan pantai yang eksotik dengan hamparan pasir putih dan gugusan terumbu karang yang masih asri, tentu menjadi pesona yang dapat dinikmati oleh banyak orang bila dikelola khusus untuk pengembangan sebagai Destinasi Wisata Farid Wajdi, Kadispar Sulbar telah mendesain kawasan tersebut menjadi kawasan strategis untuk pengembangan pariwisata.
” Dispar Sulbar sudah menedasain kluster pengembangan pariwisata di Sulbar dalam beberapa kluster, dimana Mamuju masuk dan kluster I dan Kawasan kepulauan Bala-balakang akan menjadi perhatian khusus, mengingat potensi yang di miliki kawasan kepulauan tersebut, kita akan buat desain khusus agar para wisatawan tergerak untuk berkunjung ke sana, kendati jarak tempuh yang agak jauh dari Mamuju, kami sudah desain dan kami meminta dukungan semua pihak untuk merealisasikan hal tersebut,” Harap Mantan Dosen Akademi Pariwisata Makassar ini.
Berdasarkan pemetaan Tata Ruang yang juga merupakan bahagian penting untuk pengembangan suatu kawasan, menjadi sorotan pakar Coastal,Suyuti Marzuki. Uty sapaan Karib Suyuti marzuki, berharap sebelum pengembangan kawasan kepulauan Bala-balakang, harus dibenahi dan direfisi Perda Tata Ruang baik Pemprov maupun Pemkab, karena ada sebahagian dari pulau itu yang belum masuk dalam lingkup RTRW Kabupaten Mamuju.
” Sebelum kita konsen pada pengembangan dan Kajian terhadap Kepulauan Bala-balakang, Yang harus dibenahi lebih awal adalah RTRW, Karena masih ada sebahagian pulau yang di kawasan itu yang belum masuk di lingkup RTRW Kabupaten Mamuju, itu perlu direfisi dan setelah itu Pemprov juga melakukan refisi dengan memasukkan semua pulau di kawasan itu dalam RTRW Provinsi Sulbar,” Tegasnya.
Selain itu kata Uty, aspek lainnya yang juga penting yakni pengawasan, Keamanan harus menjadi perhatian serius untuk mengawasi dan mengatasi masalah seperti pemboman ikan, jika diperlukan di Kawasan tersebut kalau bisa ditempatkan Satuan Polairud.
Sementara itu, Rita bulan selaku pakar jasa lingkungan, menilai potensi kepulauan Bala-balakang sebagai kawasan yang berpotensi besar untuk menjadi kawasan atau taman Nasional seperti Taka Bonerate,bunaken maupun kepulauan Togeang.
” Potensi besar yang dimiliki Kepulauan Bala-balakang baik biota laut maupun terumbu karang sangat memungkinkan untuk dijadikan Taman nasional, seperti di Taka Bonerate di Sulsel, Bunaken di Sulut dan Kepulauan Togeang di Sulteng,” Ungkapnya.
webinar ini menjadi dialog yang sangat interaktif karena peserta juga yang antusias melontarkan pernyataan dan pertanyaan ke Pembicara dan penanggap terkait potensi dan kondisi Bala-balakang. Seperti yang disampaikan Irwan Arif, menurutnya yang perlu menjadi perhatian serius adalah pembenahan kondisi yang dialami oleh masyarakat di kawasan tersebut.
” Sebelum kita jauh bicara tentang pengembangan yang harus diperhatikan adalah kondisi yang dialami masyarakat yang ada di sana, sebahagian penduduk di sana itu mengalami kendala layanan kesehatan dan pendidikan, ancaman lingkungan karena bom ikan dan abrasi juga administrasi kependudukan yang ganda, karena ada sebahagian penduduk yang ber KTP Kaltim,” tandasnya.
Sementara itu, Tokoh LSM senior Muliayadi Prayitno juga menanggapi kurang perhatiannya Pemerintah terhadap Daerah kepulauan.Ia contohkan hal yang sama di wilayah kepulauan di Sulsel terutama di Kabupaten Pangkep.
” Kami selama ini melakukan pendampingan di Beberapa daerah kepulauan di Pangkep, kami melihat kondisinya sama pulau itu tidak terurus jadi tidak heran bila penduduknya lebih memilih untuk melakukan layanan seperti kesehatan dan oendidikan di daerah yang terdekat,ini harus menjadi perhatian Pemerintah ke depan,” Bebernya.
Pemerhati kelautan Rahman Hamid, Lebih menyoroti aspek sosio klutural masayrkat di kawasan tersebut, Ia yang pernah meneliti di kepulauan tersebut menilai masyarakat di sana merasa tidak menjadi bahagian dari Sulbar maupun kaimantan, meskipun sebahagian penduduknya adalah orang Mandar.Hal tersebut yang harus menjadi perhatian pemerintah agar mereka menjadi bahagian dari Sulbar.
” Saya pernah melakukan penelitian di sana, saya perhatikan masyarakat di sana belum menjadi bahagian keduanya baik Sulbar baik Kaltim, ketika mereka mau ke Sulbar mereka katakan mau ke Sulawesi dan ketika mereka mau Kaltim mereka katakan mau ke Kalimantan, nah ini ynag harus menjadi perhatian pemerintah bagaiman mereka merasa menjadi bahagian dari Sulbar, apalagi secara kultural mereka adalah orang mandar,” tandasnya.
Webinar ini lebih menarik, karena Sekprov Sulbar Muh.Idris DP juga memantau jalannya Webinar tersebut. Idris Mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Lentera jaya yang dikomdani Ridwan Alimuddin yang telah sukarela melakukan riset di Kepulauan tersebut.
” saya apresiasi kegiatan ini, dan terima kasih kepada Rintara jaya dibawah pimpinan Ridwan Alimuddin yang telah melakukan ekspedisi dan riset di Kepulauan Bala-balakang, apa yang telah dilakukan pak Ridwan dkk, merupakan bentuk perhatian terhadap pembangunan khususnya di kawasan Pulau Bala-balakang ini, ke depan kita berharap akan terjalin konekting antara pemerintah dengan NGO seperti kelompo pak Ridwan ini,” Ujarnya.
Idris menambahkan, terkait issu yang beberapa hari ini viral yakni penjulaan pulau, ia berharap kepada masyarakat untuk tidak panik dan menanggapinya terlalu berlebihan.Yang jelas kata mantan Deputi LAN RI tersebut, Pemprov telah merencanakan pengembangan khusus kawasan tersebut, apalagi kata dia Menteri Kelautan telah melihat langsung potensi yang dimiliki Kepulauan tersebut.
” Untuk kepulauan Bala-balakang kita sudah rancang untuk pengembangannya, Pak Mentri Kelautan sudah melihat langsung salah satu pulau di kepulauan Bala-balakang dan belia kagum dengan potensi yang ada, tentu ke depan kita akan siapkan data terkait pengembangannya, dan selalu Pemprov kita pasti akan merespon cepat keinginan masyarakat di sana,” Pungkas Ketua IKA Unhas Provinsi Sulbar ini.|asd