BANNIQ.Id. Mamuju. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui partisipasinya dalam penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah(PID) Tahun 2025–2027.
Dokumen ini diharapkan menjadi panduan strategis lintas sektor dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi daerah dan mewujudkan visi kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga: “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”.
Rapat koordinasi yang digelar oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat ini berlangsung di Meeting Room D’Maleo Hotel & Convention Center Mamuju pada Kamis, 23 Oktober 2025.
Kegiatan ini dibuka oleh Plh. Sekretaris Daerah, Dr. Junda Maulana, M.Si, dan dihadiri oleh berbagai perangkat daerah serta mitra strategis, termasuk Bank Indonesia, BUMD, dan pelaku usaha.
Bapperida Sulbar diwakili oleh Perencana Ahli Muda Musrifah Hamzah dan Perencana Ahli Pertama Ilman, sebagai peserta.
Ditemui usai kegiatan, Musrifah menerangkan bahwa roadmap ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan teknis, tetapi juga sebagai instrumen implementatif kebijakan ekonomi makro daerah yang mendukung visi pembangunan daerah.
Ia menegaskan, “Sebagai bentuk komunikasi efektif, Bapperida terus melakukan pendampingan melalui asistensi terhadap program dan kegiatan perangkat daerah yang mendukung upaya pengendalian inflasi. Peran tersebut kami jalankan sebagai bentuk pengendalian dengan memastikan setiap program OPD selaras dengan arah pembangunan ekonomi daerah dan pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam Panca Daya, terutama misi pertama, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pada isu pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.” ungkap Musrifah.
Lebih lanjut, Musrifah menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap program-program terkait inflasi agar data yang dikumpulkan melalui tautan yang tersedia dapat diverifikasi dan diselaraskan dengan data dari Kasubag Perencanaan di masing-masing OPD. “Dengan demikian, hasil pembahasan dan data yang dihimpun dapat mendukung penyusunan roadmap secara akurat dan terintegrasi,” jelasnya.
Ia juga mengungkap bahwa saat ini Bapperida tengah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD PGBPSDL) 2025–2029, yang mencakup empat aspek utama: ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kelembagaan. “Kedua dokumen ini diharapkan saling melengkapi dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah,” tambahnya.
Dalam sesi pemaparan, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat menekankan pentingnya menjadikan hasil evaluasi roadmap 2022–2024 sebagai dasar penyusunan strategi ke depan. Meskipun inflasi berhasil ditekan hingga 1,40%, tantangan pada aspek pasokan dan distribusi masih perlu diantisipasi. Strategi 4K—keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—tetap menjadi kerangka utama dalam roadmap yang ditargetkan selesai pada November 2025.
Sementara itu, Saat membuka kegiatan, Plh. Sekda Dr. Junda Maulana, M.Si, dalam arahannya menegaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat sasaran, serta sinergi lintas sektor dan dukungan anggaran yang memadai. “Apa yang sudah baik akan kita lanjutkan, dan yang belum optimal akan kita rumuskan kembali,” kata Junda yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Sulbar.
Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Bank Indonesia, Biro Ekbang, Bapperida, serta sejumlah OPD terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, Dinas Kominfo, Perum Bulog, dan PT Pertamina Patra Niaga Wilayah IV Sultengbar.
