BANNIQ.Id. Sulbar. Kepulauan Bala-balakng merupakan wilayah perariran terluar dari Provinsi Sulbar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang kini wilayahnya dijadikan sebagai pusat Ibukota Nusantra (IKN). Kepulauan bala-balakang kaya akan potensi perikanan dan biota laut seperti Ikan paus, Tuna dan Spesies ikan berkualitas ekonomis lainnya, selain itu kepulauan Bala-balakng juga memiliki potensi migas yang cukup menjajikan untuk pemasukan PAD jika sudah dikelola dengan Baik.
Selain memiliki potensi besar, kawasan ini juga rawan sebagai tempat terjadinya ILegal Fishing(penangkapan ikan secara Ilegal). Untuk mengembangkan potensi dan mengurai problematika yang ada di wilayah ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulbar merancang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
” Kita akan mendesain secara komprehensif bukan hanya kawasan konservasi di kepulauan Bala-balakang, sebagai tindak lanjut penetapan konservasi sesuai SK Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita akan membentuk satu cabang UPTD, yang nantinya akan ada pengembangan potensi di sana secara terpadu, baik konservasi, tourism, pemberdayaan masyarakat nelayan yang ada di sana, dan juga pengawasannya,” Jelas Kadis Kelautan dan Perikanan Sulbar, Dr. Suyuti Marzuki, S.Pi, MT.M.Si, belum lama ini.
Untuk pemberdayaan nelayan di kawasan kepulaun tersebut lanjut Suyuti, jika kerjasama Pemprov dengan Pertamina sudah berjalan, di sana juga akan dirancang untuk pembangunan SPBU nelayan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar guna menduung opersional nelayan dalam melakukan penangkapan ikan. Selain dukungan SPBU Nelayan, sebut Suyuti aspek lain yang harus dipenuhi adalah keteresdiaan Es untuk menyimpan ikan tangkapan nelayan.
“Jika kerjasama kita dengan Pertamina sudah berjalan, di sana kita jug akan rancang pembangunan SPBU untuk Nelayan, untuk BBM nelayan kemudian ketersediaan Es ini sangat penting, jika pabrik Es kita sudah Berfungsi yang 2 unit ini akan terpenuhi kebutuhan Es di Sulbar, dengan dukungan ini nelayan kita tidak lagi one day tapi bisa three day bahkan Satu Minggu karena kebutuhan BBM dan esnya terpenuhi,” Imbuh Suyuti.
Kemudian untuk regulasi pembentukan kelembagaan UPTDnya, nantinya akan merujuk keada regulasi tentang Kelembagaan, dan penamaannya UPTD jug anantinya akan menyesuaikan tentang lingkup kewenangan yang dijalankan.
” Untuk pembentukan kelembagaannya, kita tentu mengaju Pada Regulasi pembentukan Kelembagaan, dan untuk penamaan cabang UPTD bisa Pengawasan , bisa pembedayaaan sesuai urusan yang akan dilaksanakan nanti,” pungkasnya.I***
