MENYOROT KINERJA WAKIL RAKYAT
Oleh : Dr. Muslimin, M.Si
BANNIQ.Id.Opini.Beberapa waktu yang lalu forum masyarakat peduli parlemen Indonesia (Formappi) merilis hasil kajiannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi DPR. Peneliti formappi lucius karus menilai, kinerja DPR periode 2014 – 2019 sepanjang tahun 2018 merupakan terburuk sejak reformasi. ” Catatan kami selama 2018, ada 5 masa sidang yang dilewati DPR tapi nyaris selama masa itu tidak ada DPR yang bisa menunjukkan tingkat produktivitas”, ujar Lucius di kantor formappi (21/12.)
Pernyataan formappi seolah olah kinerja seluruh aspek dan fungsi DPR lemah, padahal yang disorot hanya aspek legislasi, dan ini tentu menarik untuk di teliti lebih mendalam.
DPR sebetulnya selalu terbuka terhadap madukan dan kritikan dari siapa saja dan sudah semestinya lembaga itu mengapresiasi kritikan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang diwakilinya.
jika kinerja DPR dalam legislasi hanya dengan pendekatan kuantitatif, maka konsekwensinya hanya pada pemenuhan kuantitas anggota dewan untuk mengejar produktivitas, dan tentu ini kurang fair sebab tidak mengambarkan kondisi secara universal, bisa saja hanya mengejar absensi kehadiran, atau hal hal yang bersifat administratif sementara subtansinya tidak tersentuh.
MELIHAT KINERJA DEWAN
Seiring pergantian kepemimpinan, kinerja DPR tetap menjadi sorotan. Menurut survei populis center bahwa tingkat semua fungsi yang dilakukan DPR tidak mendapat penilaian baik dari responden. Survei yang dilakukan pada bulan februari 2018 menghasilkan kinerja DPR menempati urutan ke lima dengan persentase angka yang cukup rendah yaitu 4,7% dibandingkan dengan lembaga dengan kinerja terbaik KPK sebesar 30,0%.
Pada kesempatan yang sama populi juga merilis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR tidak mendapat apresiasi dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap DPR menempati urutan ke lima dengan persentase 6,6% tertinggal cukup jauh dari KPK yang menempati urutan ke atas 27,1% (news.detik.com,8/2/18)
Dari data data diatas memberikan gambaran kepada kita bahwa betapa para wakil kita di parlemen belum memberikan kegembiraan terhadap kinerjanya bahkan cenderung mengecewakan. Lalu apa masalahnya sehingga kinerja DPR ini begitu kurang baik,,.?,.
Ada banyak faktor penyebab kinerja DPR dianggap buruk, pertama dari sisi produktifnya fungsi legislasi, indikatornya bisa dilihat kuantitaf yang dihasilkan dari produk itu. Kedua dari sisi fungsi pengawasan
Seberapa kuat dan lemahnya fungsi ini, apakah berjalan optimal dalam mengawasi eksekutif,.atau justru sebaliknya. Ketiga fungsi anggaran, apakah DPR optimal dalam membahas dan mengoreksi setiap item item anggaran yang diajukan oleh eksekutif,stau justru sebaliknya tidak memiliki kapaditas yang memadai dalam menyorot setiap item item anggaran itu, termasuk keterbukan kepada masyrakat tentang pembahasan anggaran itu.
Kinerja DPR yang akan datang tetap akan menjadi sorotan masyarakat, betapa tidak amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya mesti di jawab dengan menampilkan kinerja yang baik, kinerja yang tidak mengecewakan, janji janji politik yang pernah disampaikan tentu akan tetap menjadi ‘utang’ yang harus dibayar, caranya tampilkan kinerjanya yang baik, perjuangkan hak hak mereka, jangan kecewakan mereka, sebab kekecewaan itu akan menjadi kenangan yang tidak indah.|*