Mulyadi: Pemprov Butuh Support Anggaran dari Pusat untuk Pengembangan Kepulauan Bala-balakang

Hits: 50

photo dan kolase photo Kepulauan Bala-balakang(photo: Ridwan Alimuddin)

BANNIQ.Id.Sulbar. Gugusan kepulauan Bala-balakang yang merupakan wilayah administrasi Kecamatan Bala-balakang Kabupaten Mamuju yang belakangan viral dan menjadi Issu Nasional, menyusul adanya dugaan Penjulan tanah yang berada di pulau Malamber, satu pulau dalam gugusan kepulauan Bala-balakang.

Selain direspon oleh Pejabat di daerah hingga pusat, Issu tentang Kepulauan Bala-balakang, masalah dan pengembangannnya, juga menjadi topik diskusi pada Webinar yang dihelat komunitas Rintara Jaya sebagai NGO yang belum lama ini melakukan riset dan pengukuran di Gugusan Kepulauan tersebut, beberapa hari lalu.

Tokoh Senior Penggiat LSM di Sulsel yang selama ini konsen melakukan pendampingan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang bermukim di gugusan kepulauan di Kabupaten Pangkep Sulsel Muliyadi Prayitno, yang menjadi peserta Webinar tak urung memberikan perhatian terhadap pengembangan Kepulauan Bala-balakang dengan kekayaan Perikanan dan biota laut yang potensial itu.

Dalam pandangan Mulyadi, Pengembangan potensi yang dimiliki oleh Kepulauan Bala-balakang dapat maksimal bila Pemprov Sulbar mendapatkan Support Anggaran dari Pusat, karena APBD Kabupaten dan Pemprov Sulbar tidak akan cukup mengingat anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit.

” Selama ini pengetahuan saya hanya satu pulau saja yang ada di Sana, ternyata setelah viral di media Kepulauan Bala-balakang adalah gugusan pulau yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, hanya saja untuk pengembangannya Pemprov butuh Support Anggaran dari pusat, mengingat anggaran yang akan digunakan anggaran yang besar,” Terang Mulyadi, Via Telpon, Selasa(23/6/2020).

Tentang upaya yang harus dilakukan oleh Pemkab Mamuju ataupun Pemprov Sulbar, terkait pengembangan kepalauan Bala-balakang yang bersumber darai anggaran pusat, kemungkinannya dapat diupayakan dengan mengusulkan sebagai Kawasan Taman Nasional. Namun Kata Mulyadi, tidak harus dijadikan Taman nasional, tetapi dapat dengan cara lain yang penting Pemerintah pusat dapat mengucurkan anggaran pengembangannya.

” Tidak mesti harus dirubah sebagai taman nasional, tetapi Pemprov harus bisa meyakinkan Pemerintah pusat melalui konsep pengembangan dengan kajian dari berbagai aspek, baik jangka pendek,menengah dan jangka panjang,” Imbuhnya.

Salah satu yang menjadi bahagian penting dari rencana pengembangan tersebut, sambung Mul, sapaan Karib Mulyadi Prayitno, adalah recovery penyusutan wilayah daratan/pulau karena Abrasi, dan yang harus diperhatikan kata dia, solusi untuk mengatasi abrasi tersebut bukan ditanggul tetapi konservasi Mangrove.

” Satu hal yang menjadi bahagian penting dari upaya pengembangan itu adalah bgaimana mengatasi penyusutan wilayah pulau atau daratan karena abrasi, tetapi perlu diingat jangan dengan tanggul tetapi konservasi mangrove, karena kalau tanggul itu sama saja dengan reklamasi,” Timpalnya.

Untuk jangka panjang dari aspek pengembangan ekonomi yang manfaatnya baik ke masyarakat lokal di Kepulauan tersebut, maupun manfaat untuk pemerintah baik kabupaten maupun provinsi sebut Mul, Perusda harus hadir dan mengambil peran untuk membangun Industri di sana.

” Dari aspek ekonomi, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di Pulau tersebut maupun Pemerintah baik Kabupaten maupun Provinsi, yakni kehadiran Perusda untuk mengelola Industri Pengalengan ikan, manfaat bagi pemerintah dapat menjadi Sumber PAD dan bagi masyarakat dapat menjadi tenaga kerja di industri bila Perusda dapat mendirikan Industri Pengalengan ikan di sana,” Pungkas Komisaris di salah satu BUMN ini.|asd

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *