BANNIQ.Id. Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat melakukan audiensi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Barat, di Mamuju, Senin (22/12/2025).
Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas instansi guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapperida Sulbar, Muhammad Darwis Damir, menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan fiskal nasional. Menurutnya, Kanwil DJPb memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam pengelolaan fiskal daerah.
“Percepatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga pada optimalisasi belanja APBN yang masuk ke Sulawesi Barat. Karena itu, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar belanja pemerintah benar-benar berdampak pada ekonomi masyarakat,” ujar Darwis Damir.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan mekanisme evaluasi pembangunan melalui forum koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Forum tersebut diharapkan mampu memantau realisasi anggaran secara berkala serta memastikan seluruh dana yang masuk ke daerah memberikan dampak ekonomi yang inklusif.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Barat, Tjahjo Purnomo, menyambut baik inisiatif Bapperida. Ia menegaskan komitmen DJPb dalam mendukung sinkronisasi program nasional dan daerah melalui pengelolaan APBN dan Transfer ke Daerah (TKD).
Menurut Tjahjo, pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi saat ini sangat dipengaruhi oleh kualitas belanja fiskal. Empat pilar pengendalian inflasi, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, sangat bergantung pada efektivitas belanja pemerintah yang didukung data Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia juga mengungkapkan bahwa DJPb memiliki data komprehensif terkait posisi dan realisasi keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Barat, mulai dari belanja APBN, dana desa, hingga program strategis nasional, yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.
“Dana APBN pada prinsipnya sudah tersedia di daerah. Tantangannya adalah mempercepat realisasi belanja agar dampaknya segera dirasakan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
DJPb menegaskan kesiapan untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah melalui penguatan forum koordinasi lintas instansi, termasuk bersama BPS, Bank Indonesia, dan perangkat daerah terkait.
Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan dan perencanaan pembangunan di Sulawesi Barat, sekaligus menegaskan komitmen bersama Bapperida dan DJPb dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif./ham-asd
