Plh Kepala Bapperida Sulbar Laksanakan Supervisi Daftar Kerja Isu Strategis yang Digagas BPKP

Facebook
WhatsApp
Twitter

BANNIQ.Id. Sulbar. Bapperida Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili Sekertaris Bapperida, selaku Plh Kepala Bapperida. Pada hari Jumat, 24 Oktober 2025, melakukan supervisi dan pendalaman daftar kerja Isu Strategis Daerah yang menjadi konsentrasi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Laporan Eksekutif Daerah yang digagas oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Barat.

Untuk diketahui bahwa BPKP Perwakilan Sulawesi Barat terus mengawal efektivitas perencanaan dan penganggaran sektoral di berbagai daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini terungkap dalam diskusi pendalaman daftar kerja Isu Strategis Daerah yang menjadi konsentrasi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Laporan Eksekutif Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 oleh BPKP di Ruang Rapat BPKP. Ujar Darwis Damir.

Dengan adanya supervisi dan pendalaman ini, kami berharap dalam penyampaian isu strategis dan statistik sektoral yang menjadi konsentrasi Gubernur dan Wakil Gubernur sejalan dengan Visi dan Misi Panca Daya Gubernur Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam Tahun ini hingga Lima tahun kedepan agar terwujud Visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera melalui 5 Misi Pembangunan Prioritas dapat menjadi bahan masukan kepada BPKP dalam memberikan rekomendasi pengawasan perencanaan.

Sejumlah Tema yang tertuang dalam kertas kerja konfirmasi yang diberikan BPKP, maka konsentrasi diskusi atau supervisi yang kami lakukan adalah pada tema Kesejahteraan, SDM dan Pertumbuhan Ekonomi. “Tentu tiga hal ini menjadi masalah fundamental yang paling menjadi perhatian, apalagi disertai dengan Celah fiskal yang kecil, sehingga pelaksanaan perencanaan anggaran bisa lebih efektif,” tukas Darwis.

Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menyambut baik pengawasan yang dilakukan BPKP. Di mana supervisi Laporan Eksekutif Daerah ini, penyajiannya berbeda dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga >>  Lima ASN Pejabat Pengawas Lingkup Pemkab Mamuju Ikuti PKP di LAN Makasar,Salah Satunya Pegawai Sekertariat DPRD

Jika BPK memeriksa penggunaan anggaran setelah kegiatan terlaksana, BPKP menitikberatkan pengawasan sejak tahap awal perencanaan. Maka itu memerintahkan Sekertaris Bapperida untuk menyampaikan isu strategis yang akan menjadi konsentrasi Daerah.

Supervisi dan pendalaman ini diikuti oleh Pejabat Fungsional Madya BPKP beserta staf dan Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida.***

Berita Lainnya