BANNIQ.Id. Mamuju. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemprov untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Sulbar antara lain melalui program padat karya dan program Transmigrasi. Untuk tahun ini Program Transmigrasi di Sulbar Pemprov akan gelontorkan anggaran sebesar Rp.100 M yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat.
Program transmigrasi sendiri merupakan program yang dilaksanakan oleh Pemprov Sulbar untuk mengurangi tingkat pengangguran dan angka kemiskinan.
” Salah satu program yang dapat menurunkan tingkat pengangguran adalah melalui program Transmigrasi, tahun ini kita akan kembangkan program Transmigrasi tetapi dengan sistim yang baru yakni sistim komunal, ini juga bentuk pendekatan yang prioritas pada program nanti orangnya kita isi,” jelas Gubernur Sulbar Dr.H.Suhardi Duka, MM saat Konfrensi Pers program 100 hari kerja besama awak media, Senin (26/5/25).
SDK, sapaan karib Suhardi Duka menjelaskan, Sistim komunal merupakan sistim kolektif dalam melakukan penggarapan lahan kawasan transmigrasi, jadi para transmigran tidak menerima langsung lahan sebagaimna yang selama ini dijalankan. Hal tersebut Kata SDK untuk menghindari penjualan lahan Transmigrasi sebagaimna banyak terjadi selama ini.
” Sistim transmigrasi komunal ini diterapkan untuk menghindari Penjualan lahan transmigrasi oleh Transmigran yang selama ini terjadi, mereka menggarap secara bersama-sama yang tidak ditentukan letak lahan mereka,” pungkasnya.
Terpisah, Kadistrans Sulbar, H.Ibrahim lebih detail menjelaskan penerapan sistim Transmigrasi komunal yang tidak lagi bersifat sistim penjatahan lahan kepada Transmigran.
” Sistim komunal itu adalah sistim penggarapan secara kolektif oleh Transmigran di satuan kawasan permukiman Transmigrasi, beda dengan sistim individu yang ada penjatahan lahan, ada lahan pekarangan , lahan usaha 1 lhan usaha 2,” jelas Ibrahim.
Sistim ini juga sambung Ibrahim untuk menghindari kesan bagi-bagi tanah untuk Transmigran tetapi pemerintah menyiapkan lahan untuk dikelola secara bersama-sama dan hasil garapannya jua akan dibagi ke Warga Transmigrasi dalam satu kawasan permukiman.
Selain itu sebut Ibrahim sistim Komunal tersebut juga untuk menghindari Penjualan lahan Transmigrasi meskipun sesungguhnya tidak bisa dijual sebelum 15 Tahun.
” Hal ini juga untuk menghindari penjualan tanah sepihak oleh Transmigran, memang selama ini sering terjadi manakala warga Transmigran mendapatkan SHM, melakukan penjualan lokasinya, Meskipun sesungghnya tidak bisa dipindah tangankan sebelum cukup 15 Tahun sesuai UU Nomor 29 2009,” jelasnya.
Kadistrans Sulbar,H.Ibrahim(foto:Banniq.Id)
Kemudian untuk Dana Rp.100 M yang bersumbr dari Tugas pembantuan kata Ibrahim akan di bagi ke enam satker di Kabuapaten. karena sesungguhnya kata Ibrahim Program transmigrasi itu tidak hanya mendatangkan warga Transmigrasi ke pemukiman transmigrasi tetapi ada program transmigrasi penduduk setempat.
” ini juga perlu penjelasan ke publik bahwa program transmigrasi itu bukan hanya mendatangkan warga transmigran ke pemukiman, ada juga program transmigrasi lokal di dalam satu kawasan yang biasanya terdapat beberapa desa yang ada dalam kawasan itu berhak mendapatkan intervensi program transmigrasi, ada program padat karya, pemberian bantuan pupuk dan lain-lain,” imbuhnya.
Untuk penempatan UPT Transmigrasi Tahun anggaran 2025 ini tambah Ibrahim, akan dialokasikan ke Taramanu tua Kecamatan Tutar polman di sana akan dingan 100 rumah Transmigrasi dan dua rumah produksi di Desa Pullewani.
” Tahun ini kita akan buka Kawan Transmigasi di Desa Taramanu tua, kita akan bangun 100 rumah adapun pola usahanya adalah pola ternak, selain itu kita akan bangun juga rumah produksi Kakao dan kopi di desa Pullewani,” pungkasnya.
