BANNIQ.Id. Sulbar. Sebagai upaya untuk meningkatkan aksebilitas masyarakat di pelosok yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi bagi masyarakat di kawasan Pemukiman Transmigrasi, sepanjang tahun 2017-2021 Dinas Transmigrasi (Distrans) Sulbar telah membangun prasarana fasilitas umum berupa jalan, sarana Air Bersih Fasilitas Umum Transmigrasi atau Fasum.
” Sepanjang tahun 2017 hingg tahun 2022 ini Distrans Sulbar telah membangun berbagai prasarana untuk peningkatan akses masyarakat,antara lain Pembangunan Sarana Air Bersih Transmigrasi, sebanyak 646 Unit, Jamban Keluarga 715 Unit
Pembangunan Fasilitas Umum Transmigrasi
38 Unit Fasum berbasis Penerbitan Sertifikat Lahan Transmigrasi sebanyak 949 sertifikat,” jelas Kadistrans Sulbar, H.Ibrahim belum lama ini.
Selain beberapa fasilitas tersebut, Distrans juga telah menghubungkan akses jalan transmigrasi ke jalan provinsi sepanjang 80 KM.
Secara detail dijelaskan Ibrahim terkait capaian program pembangunan sarana infra struktur sepanjang tahun 2017-2021 ini, meliputi Segmen pertama, sepanjang 25 KM dan 5 jembatan Beton, Sica ke arah Matnggnga Polman terealisasi pada tahun 2014-2018.
Kemudian untuk target Prioritas Distrans Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, sesuai Perpres Nomor 50 Tahun 2028 tentang kordinasi dan penyelenggara transmigrasi sebut H.Ibrahim Distrans mencanangkan Program pembangunan jembatan permanen/semi Permanen sepanjang 164 meter.
Juga pembangunan jalan antar kawasan Kabupaten Polman-Majene dan Mamasa, sebagai jalan alternatif Kabupaten Sepanjang 24.8 KM, program ini juga selaras dengan program ketahanan pangan Sulbar dan Penopang IKN.
Pada segmen Kedua juga akan dibangun 9 KM dari Taramanu tua ke Ratte yang bersumber dari dana APBN Transmigrasi Tahun anggaran 2023. Kemudian dari Ulumanda Kolehalang ke Tammero’do Majene, untuk tahun 2023-2025. Program ini sesuai perencanaan detail enggenering.
Kemudian pada segmen 4 kembali akan dibangun 5.6 Km dari Ratte Polman ke Ulumanda(Majene) perencanaan tahun 2024.
Selain itu sebagai penguatan ekonomi masyarakat transmigrasi baik sebelum maupun sesudah pembangunan pemukiman transmigrasi,Distrans juga mencanangkan program penyertaan investasi yang didukung oleh Prukades di 221 desa sesuai SK Mendes dan Transmigrasi tentang penetapan kawasan Transmigrasi pada 221 desa.
Kemudian alokasi dana padat karya tunai desa sebagaimana Renja Distrans untuk 221 Desa kawasan Transmigrasi.Juga Pelatihan bagi Warga Transmigrasi dalam APBD Sulbar sebanyak 221 desa.
Meskipun Distrans terus Berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendukung akses ekonomi sosial masyarakat Transmigrasi masih kata H.Ibrahim, Distrans juga tidak mengabaikan persoalan Amdal, hal tersebut dikuatkan dengan anggarkan dana Amdal Jalan Kawasan Transmigrasi serta Tata Batas Jalan Poros Kawasan Transmigrasi antar Kabupaten Melaui kerjasama dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Makassar.
“Diharapkan Melaui Aksebilitas ini akan membuka ruang untuk ketahanan pangan untuk IKN dengan melalui desa desa dan unit permukiman transmigrasi melalui 3 Kabupaten tersebut, dimana Proses pelaksanaan pekerjaan fisik telah di mulai sejak tahun 2014 sampai sekarang melalui dana APBN, Tugas pembantuan Ditjen Transmigrasi Kemendesa RI,” pungkas mantan Karo Kesra Setdaprov Sulbar ini.|asmad
