Yaumil Nakhodai Golkar yang Kelima Kalinya dan Kesinambungan Klan Ambo Djiwa dalam Peta Politik Pasangkayu 2029
Oleh Samad Almandary
Jurnalis, Penulis dan Praktisi Pers
Perhelatan politik di Kabupaten Pasangkayu hampir tidak pernah kehilangan daya tarik. Di kabupaten paling utara Provinsi Sulawesi Barat ini, politik tidak hanya ditentukan oleh partai, tetapi juga oleh figur, jaringan keluarga, basis geografis, dan identitas sosial yang telah terbentuk selama lebih dari dua dekade.
Terpilihnya kembali Yaumil Ambo Djiwa sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasangkayu untuk kelima kalinya melalui Musyawarah Daerah (Musda) menjadi penanda bahwa Golkar masih menjadi kekuatan politik dominan. Dominasi itu semakin kokoh setelah Golkar tampil sebagai pemenang Pemilu 2024 dengan meraih enam kursi DPRD dan kembali menempatkan kadernya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu periode 2024–2029.
Namun, di balik kokohnya dominasi Golkar, sesungguhnya terdapat pertanyaan yang jauh lebih menarik: mampukah Klan Ambo Djiwa mempertahankan hegemoninya setelah 2029?
Pertanyaan ini layak diajukan karena untuk pertama kalinya sejak Kabupaten Pasangkayu berdiri, yang sebelumnya bernama Mamuju Utara, transisi politik akan memasuki fase yang sama sekali baru.
Sejak daerah ini dimekarkan dari Kabupaten Mamuju pada tahun 2003, nama Ambo Djiwa yang juga menjadi episentrum perjuangan Pembentukan kabupaten Pasangkayu tidak pernah absen dari panggung politik kekuasaan di daerah Penghasil Kelapa sawit ini. Agus Ambo Djiwa menjadi Wakil Bupati pertama, mendampingi Abdullah Rasyid kemudian menjabat Bupati selama dua periode bersama H.Saal dengan tagline (Handal) Setelah itu estafet kepemimpinan diteruskan oleh kakaknya, Yaumil Ambo Djiwa, yang kini memimpin Pasangkayu bersama Herny Agus untuk periode kedua setelah menjadi Pasangan Calon Tunggal pada Pilkada Tahun 2024
Jika dihitung sejak awal pembentukan daerah, lebih dari dua dekade pemerintahan Pasangkayu tidak pernah lepas dari pengaruh politik keluarga Ambo Djiwa. Fenomena ini menunjukkan bahwa yang dibangun bukan sekadar kemenangan elektoral, melainkan sebuah jaringan kekuasaan yang mampu mengendalikan mesin partai, birokrasi, komunikasi politik, hingga konsolidasi akar rumput.
Dalam teori politik lokal, kondisi seperti lazim sebagai local political dynasty, yakni ketika kekuasaan bertahan bukan semata karena kekuatan partai, tetapi karena kemampuan sebuah keluarga membangun legitimasi politik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun sebahagian kalangan tidak terima dengan istilah Lokal Politik Dinasty, dengan alasan para kandidat pemimpin daerah menggapai puncak kekuasaan karena upaya maksimal yang mereka lakukan meskipun pada saat yang bersamaan ada daya dukung dan daya dorong yang lebih besar oleh pengaruh kekuasaan kerabat yang telah lebih dahulu berada di puncak sebagai pemimpin daerah.
Namun, setiap klan yang menjadi ikon politik memiliki titik uji. Bagi Klan Ambo Djiwa, titik uji tersebut bernama Pilkada 2029.
Berbeda dengan kontestasi sebelumnya, Pilkada 2029 diperkirakan menjadi momentum ketika figur sentral generasi pertama tidak lagi tampil sebagai kandidat utama. Dengan berakhirnya masa kepemimpinan Yaumil Ambo Djiwa, tidak ada lagi tokoh biologis generasi pertama keluarga yang dapat melanjutkan estafet kekuasaan secara langsung.
Di Sinilah Tantangan Terbesar Dimulai.
Nama Arfandy Yaumil sebagai Ketua DPRD Pasangkayu tentu menjadi salah satu figur yang paling mungkin melanjutkan regenerasi politik keluarga. Sementara itu, Herny Agus juga memiliki posisi strategis, baik karena pengalamannya sebagai Wakil Bupati maupun sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Pasangkayu. Keduanya mempunyai modal politik yang kuat, tetapi keduanya juga menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan pendahulunya.
Agus Ambo Djiwa dan Yaumil Ambo Djiwa memiliki modal politik berupa kharisma personal yang dibangun selama puluhan tahun. Modal tersebut tidak otomatis dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam politik lokal, nama besar memang dapat membuka pintu, tetapi kemenangan tetap ditentukan oleh kemampuan kandidat membangun legitimasi dan kedekatan sendiri dengan masyarakat.
Karena itu, keberhasilan regenerasi Klan Ambo Djiwa tidak hanya ditentukan oleh popularitas nama keluarga, tetapi juga oleh soliditas internal keluarga dalam menentukan satu figur utama. Sejarah politik di berbagai daerah menunjukkan bahwa banyak dinasti politik mulai mengalami kemunduran justru ketika terjadi kompetisi atau perbedaan kepentingan di dalam keluarga sendiri.
Faktor lain yang patut diperhitungkan adalah perubahan perilaku pemilih. Pemilih muda pada Pilkada 2029 akan memiliki proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan satu dekade sebelumnya. Kelompok ini cenderung lebih rasional, lebih kritis terhadap isu pelayanan publik, lapangan pekerjaan, investasi, pendidikan, dan kesejahteraan dibandingkan sekadar loyalitas terhadap figur atau ikatan genealogis.
Artinya, politik berbasis nama besar saja kemungkinan tidak lagi cukup.
Di sisi lain, konfigurasi partai politik juga akan menentukan arah kontestasi. Golkar memang masih menjadi kekuatan utama di DPRD. Namun, PDI Perjuangan juga memiliki posisi strategis sebagai salah satu unsur pimpinan legislatif. Jika kedua partai mampu mempertahankan hubungan politik yang harmonis sebagaimana konfigurasi saat ini, peluang mempertahankan kekuasaan akan semakin besar.
Sebaliknya, jika koalisi tersebut mengalami retak, ruang bagi lahirnya poros alternatif akan terbuka lebar.
Ancaman terbesar terhadap dominasi Klan Ambo Djiwa justru mungkin bukan berasal dari rival-rival lama seperti kelompok Abdullah Rasyid atau H. Muhammad Saal yang pengaruh politiknya cenderung menurun. Tantangan yang lebih serius justru bisa muncul dari lahirnya figur baru yang mampu menyatukan kekuatan sosial yang selama ini belum terkonsolidasi.
Dalam konteks itu, komunitas Mandar menjadi variabel yang sangat menarik. Dengan komposisi penduduk yang diperkirakan mencapai sekitar 46 persen dari total populasi Pasangkayu, komunitas ini memiliki potensi elektoral yang sangat besar. Selama ini kekuatan tersebut belum sepenuhnya terakumulasi dalam satu kepemimpinan politik yang solid.
Apabila pada 2029 muncul tokoh Mandar yang memiliki kapasitas, rekam jejak, jaringan lintas etnis, serta didukung koalisi partai yang kuat, maka peta politik Pasangkayu berpotensi berubah secara signifikan. Bahkan bukan tidak mungkin dominasi politik yang telah bertahan lebih dari dua puluh tahun dapat dipatahkan, dan kemungkinan lain bila terjadi barganing, sebab dalam politik tidak ada yang tidak mungkin, kekuatan tersebut bisa berkolaisi dengan klan Ambo Djiwa untuk membangun kekuatan politik yang solid.
Selain faktor etnis, perkembangan ekonomi daerah juga akan ikut menentukan arah pilihan masyarakat. Kabupaten Pasangkayu sebagai daerah perkebunan sawit, industri, dan kawasan investasi diperkirakan akan melahirkan kelompok-kelompok ekonomi baru yang memiliki kepentingan politik berbeda dengan konfigurasi lama. Kelompok ini berpotensi menjadi basis munculnya elit politik baru yang lebih modern, lebih profesional, dan tidak lagi bergantung pada patronase keluarga.
Dengan jumlah penduduk sekitar 184 ribu jiwa, yang tersebar di 12 Kecamatan 4 kelurahan dan 59 Desa, Pasangkayu sesungguhnya sedang memasuki fase transisi politik. Pertarungan 2029 bukan sekadar memilih Bupati berikutnya, melainkan menentukan apakah politik Pasangkayu akan tetap berada dalam orbit klan atau trah yang telah terbukti dominan selama dua dekade, atau memasuki era kompetisi yang lebih terbuka dengan hadirnya elite-elite politik baru.Dan yang paling urgen bagaimana pemimpin berikutnya dapat menyelesaikan persoalan sosial yang masih kerap muncul seperti Konflik agraria antara masyarakat dengan koorporasi sawit
Satu hal yang hampir pasti, Pilkada 2029 tidak akan lagi menjadi sekadar pertarungan antarpartai. Ia akan menjadi pertarungan antara politik regenerasi melawan politik perubahan; antara kekuatan jaringan lama melawan lahirnyakepemimpinan baru; dan antara kemampuan mempertahankan warisan politik dengan tuntutan masyarakat yang semakin dinamis.
Klan Ambo Djiwa masih memiliki modal politik terbesar di Pasangkayu. Namun dalam politik, sejarah hanya memberi legitimasi awal. Kemenangan masa depan tetap ditentukan oleh kemampuan membaca perubahan. Jika regenerasi berhasil dijalankan dengan solid, dominasi itu masih mungkin berlanjut. Sebaliknya, apabila terjadi fragmentasi internal atau muncul figur alternatif yang mampu mengonsolidasikan kekuatan-kekuatan sosial yang selama ini tersebar, maka Pilkada 2029 dapat menjadi titik balik yang mengakhiri satu babak panjang dominasi politik di Kabupaten Pasangkayu.
