BANNIQ.Id. Sulbar. Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Sulbar beberapa waktu lalu dengan harga Rp.2450, namun pihak Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di Sulbar baik Yang punya Kebun maupun non kebun.
Untuk mencari titik temu dan solusi atas masalah tersebut, Anggota DPRD Sulbar melaksanakan dengan pendapat dengan pihak PKS ,dan Asosiasi Petani sawit yang dihadiri langsung PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik didampingi Sekprov Muh.Idris DP,rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sulbar,Hj.Sittu Suraidah Suhardi,Selasa(14/6).
Dalam RDP tersebut pihak petani yang diwakili Apkasindo dan Apkasindo Perjuangan menilai dinamika harga yang berlaku di lapangan membuat petani merugi.
Kemudian disisi lain pihak Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) tidak serta merta memberlakukan harga sesuai yang ditetapkan pemerintah daerah sebab harus menyeimbangkan harga di pasar global. dan tersebut dinilai belum selaras dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit.
Menyikapi Argumentasi para pihak dalam RDP tersebut , PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan perlu mendiskusikan dengan Kementerian Pertanian,dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, baik asosiasi petani, perwakilan perusahaan atau Serikat PKS, DPRD dan Pemda.
“Saya akan undang (Pihak Kementan) kesini (Sulbar) atau kita sama-sama ke sana (Kementan). Kita akan gali setiap pasal dalam permentan, utamanya pasal 17, 18,19. Sehingga tidak ada multitafsir diantara kita, kita akan bersama-sama berkonsultasi ada perwakilan petani dan perusahaan,” ujar Akmal, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Sulbar, Asosiasi Petani Sawit dan Perwakilan PKS, di Rumah Aspirasi DPRD Sulbar, Selasa , 14 Juni 2022.
Ditambahkan, pemerintah tidak akan diam atas permasalahan yang dialami Sulbar. Akmal pun menegaskan bakal menegur Dinas Perkebunan , dan memberikan atensi agar menuntaskan permasalah sawit di Sulbar.
“Kalau yang salah internal saya, saya akan bina nanti,” tegas Akmal.| Asdar