BANNIQ.Id.Sulbar. Rapat pemandangan umum fraksi terhadap Penyusunam program untuk APBD Perubahan tahun 222, berlangsung di Gedung Sementara DPRD Provinsi Sulbar,Senin,19 September 2022, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar,Usman Suhuriah, dihadiri oleh Sekdaprov Sulbar mewakili PJ Gubernur Sulbar, diikuti puluhan anggota DPRD Sulbar dan pejabat Tinggi Pratama dan Administrator Linkup Pemprov Sulbar.
Melalui pemandangan umum fraksi, Fraksi Partai Nasdem yang dibacakan juru bicaranya,Hatta Kainang,SH. Hatta dalam pemandangan umum partai Nasdem menyampaikan harapan ke Pemprov untuk menaggguhkan penganggaran pembangunan Bandara di Polman.
” Kami berharap kepada Pemprov Sulbar untuk menangguhkan penganggaran pembangunan bandara di Kabupaten Polman,” ujar Hatta.
Fraksi Nasdem berpandangan bahwa jika ada usulan pembangunan bandara maka harus sesuai Undang-undang penataan ruang, karena dalam Undang-undang tersebut ada klausul pemberian sanksi pidana jika adanya tindakan atau perbuatan yang tidak masuk dalam dokumen RTRW.
” Sebelum ada perubahan RTRW Sulbar tahun 2014, maka belum bisa tindakan atay perbuatan yang bertentangan dengan penataan ruang, seperti pembangunan Bandara, dan jika dipaksakan itu ada konsekuensi pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-undang penataan ruang,” bebernya.
Selain usulan penundaan penganggaran pembangunan bandara di Polman, Fraksi Nasdem nuga menekankan perlunya pemberdayaan media lokal. Karena dalam rancangan Perubahan APBDP tahun 2022, Pemprov mengusulkan penambhan anggaran kerjasama media senilai Sekira Rp.2.5 M.
” Kami juga berharap agar penambahan anggaran yang diusulkan oleh Dinas Kominfo, anggaran kerjasama media anggarannya sekira 2.5 M kami bermohon kepada kepada pemprov untuk memprioritaskan medi lokal Sulbar dalam pelaksaannya,” ucapnya.
Usai rapat, Sekprov Dr.Muh.Idris DP menjelaskan untuk pembangunan Bandara di Polman memang sudah direncanakan,hal tersebut dinilai merupakan kebutuhan. Karena jumlah penduduk yang ada di wilayah Polman,Majene dan Mamasa bila digabungkan itu berjumlah 700 ratusan jiwa, itulah harapannya kenapa pembangunan bandara tersebut, adapun pervedaan pendapat dengan legislatif, itu adalah hal yang wajar.
” memang pemprov ada keinginan untuk pembangunan bandara di Polman dan beberapa wilayah sudah disurvey antara lain di Matakali dan Tinambung, keinginan ini ada sebelum ada kerjasama dengan Susi Air, namun semua terpulang ke Kemenhub, biar kita mau kalau kemenhub juga tak memberi rekomendasi tidak bisa juga, kemudian terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini dengan teman-teman legislatif itu hal yang wajar,” ungkapnya.
Sementara itu terkait usulan prioritas pemberdayaan media lokal sulbar dalam anggran perubahan yang ada di Diskominfo untuk APBDP kata Idris, akan dibicarkan oleh lembaga teknis.
” yah tentu kita respon usulannya, nanti lembag teknus yang akan mengatur prosentasenya berapa persen untuk media lokal dan berapa persen untuk media nasional,” pungkasnya.|****
