BANNIQ.Id.Polman. Komitmen Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam memastikan pelayanan kesejahteraan sosial menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan terus diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan. Melalui Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, penjangkauan sosial kembali dilakukan terhadap warga yang masuk kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan yang dipimpin Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Polman, Andi Sumarni, S.Sos., MM, melibatkan berbagai unsur, mulai dari Pemerintah Kelurahan Batupanga, Petugas Jiwa Puskesmas Batupanga, hingga sejumlah komunitas sosial dan kemanusiaan yang selama ini aktif mendampingi warga rentan.
Dalam penjangkauan tersebut, tim menemukan kondisi memprihatinkan yang dialami seorang perempuan bernama Maniya.
Ia mengalami gangguan mental dan hidup bersama suami serta lima anak yang masih berusia sekolah. Sang suami, Sangnging, yang sebelumnya bekerja sebagai petani, kini tidak lagi mampu mencari nafkah setelah mengalami kecelakaan akibat terjatuh dari pohon kelapa.
Keterbatasan ekonomi membuat keluarga ini bertahan hidup dari bantuan dan kepedulian masyarakat sekitar.
Rumah yang mereka tempati juga jauh dari kata layak, dengan atap rumbia yang bocor di berbagai bagian serta belum memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Ironisnya, keluarga tersebut belum tersentuh bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Hasil penelusuran menunjukkan keluarga tersebut masih tercatat sebagai non-desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh perpindahan domisili dari Desa Bulo, Kecamatan Bulo, sehingga data sosial ekonominya belum menggambarkan keadaan sebenarnya saat ini.
Meski demikian, perhatian terhadap keluarga tersebut telah diberikan melalui kunjungan rutin petugas kesehatan jiwa dari Puskesmas Batupanga. Sejumlah relawan sosial juga turut membantu dengan menyalurkan kebutuhan pokok, pakaian, hingga perlengkapan sekolah bagi anak-anak mereka.
Menindaklanjuti hasil asesmen lapangan, Dinas Sosial Polman akan melakukan berbagai langkah intervensi, termasuk pengusulan bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas dan anak rentan terlantar melalui APBD Tahun Anggaran 2027, fasilitasi pemutakhiran data DTSEN, pengusulan bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).
Pada kesempatan yang sama, tim juga mengunjungi pasangan lanjut usia Baharuddin dan istrinya yang hidup berdua dengan mengandalkan pekerjaan sebagai buruh tani. Di usia senja, keduanya masih harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup dengan penghasilan yang sangat terbatas.
Kondisi rumah yang mereka tempati juga memerlukan perhatian karena tergolong tidak layak huni. Meski masuk kategori Desil 1 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, pasangan lansia tersebut belum menerima manfaat bantuan sosial PKH maupun BPNT.
Sebagai bentuk respons cepat pemerintah daerah, pasangan lansia tersebut akan diusulkan menjadi penerima bantuan permakanan lansia tahun 2026 untuk menggantikan calon penerima yang telah meninggal dunia.
Andi Sumarni menegaskan bahwa penjangkauan sosial merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan tidak ada warga rentan yang luput dari perhatian negara.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan komunitas sosial, diharapkan berbagai persoalan kesejahteraan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap warga miskin, penyandang disabilitas, dan lansia rentan tidak hanya sebatas pendataan, tetapi diwujudkan melalui langkah-langkah nyata untuk menghadirkan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Polewali Mandar./Ram./***
