ADVERTORIAL

Kemenag Sulbar Gelar Forum Konsultasi Publik, Perkuat Transparansi dan Kualitas Layanan Publik

BANNIQ.Id. Mamuju . Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulawesi Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sistem pelayanan, transparansi informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi kinerja layanan.

APBD Polman TA 2027 Disepakati Rp. 1.64 Triliun, Lima Prioritas Pembangunan Jadi Fokus

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Bersama Membangun Layanan Publik yang Lebih Baik” yang digelar di Aula Kanwil Kemenag Sulbar, Senin (16/11/2026).

Forum ini dihadiri jajaran pejabat Kanwil Kemenag Sulbar, perwakilan Komisi Informasi (KI), Ombudsman, tokoh masyarakat, serta mahasiswa. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif dan memberikan masukan konstruktif terhadap penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Kemenag Sulbar.

Panlih Nyatakan Syamsul Samad dan Fatmawati Lolos Verifikasi Administrasi, Penetapan Calon Tunggu Selesai Masa Sanggah

Kepala Kanwil Kemenag Sulbar, Adnan Nota, yang membuka kegiatan secara virtual melalui Zoom, menegaskan pentingnya forum konsultasi publik sebagai ruang dialog antara penyelenggara layanan dan masyarakat.

Menurutnya, masukan masyarakat menjadi salah satu instrumen penting untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus merumuskan langkah perbaikan pelayanan agar semakin berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan publik.

RSUD Sulbar Resmi Berganti Nama Menjadi RSUD Prof.Dr.Amir Abdullah

“Memang perlu perhatian khusus guna meningkatkan layanan publik di Kemenag Sulbar,” ujar Adnan Nota.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bagian Tata Usaha (TU) Kanwil Kemenag Sulbar yang telah menginisiasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan forum tersebut.

Sementara itu, Kepala Bagian TU Kanwil Kemenag Sulbar, Suharli, yang memandu jalannya forum, berharap seluruh peserta dapat memberikan masukan secara terbuka, baik menyangkut jenis layanan yang tersedia maupun standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan.

Menurut Suharli, evaluasi dan masukan publik diperlukan agar pelayanan yang selama ini berjalan tidak hanya dipertahankan kualitasnya, tetapi juga terus mengalami peningkatan.

“Berdasarkan survei terakhir, respons masyarakat terkait layanan di Kanwil Kemenag Sulbar mencapai 94,20 persen. Kita mau mempertahankan itu, bahkan lebih ditingkatkan lagi,” ungkapnya.

Saat ini, Kanwil Kemenag Sulbar mengembangkan pelayanan melalui tagline #KemenagMelayaniDenganGaspul#, dengan GASPUL sebagai akronim dari Gerakan Aktif, Sistematis, Pelayanan Unggul.

Melalui sistem tersebut, tersedia 14 jenis layanan bagi masyarakat. Dua di antaranya menjadi layanan unggulan, yakni permohonan rohaniawan dan permohonan peminjaman aula.

Adapun 12 layanan lainnya meliputi permohonan audiensi, penerbitan surat izin magang, surat izin penelitian, permohonan data dan informasi keagamaan, pelayanan doa keagamaan, bantuan rumah ibadah atau lembaga keagamaan, legalisasi ijazah madrasah, penerbitan izin operasional Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat kabupaten dan provinsi, kalibrasi arah kiblat, penerbitan rekomendasi kegiatan keagamaan, serta surat tanda lapor atau tanda daftar rumah ibadah dan lembaga keagamaan.

PPID dan Penguatan Keterbukaan Informasi

Dalam sesi diskusi, sejumlah masukan dari pemateri, khususnya Ombudsman dan Komisi Informasi (KI), turut menyoroti pentingnya penguatan keterbukaan informasi publik, termasuk pembentukan dan optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Anggota KI Sulbar, Masram, menekankan bahwa sistem pelayanan terpadu (SISTAP) yang selama ini dikenal masyarakat tidak serta-merta dapat disamakan dengan fungsi dan kedudukan PPID dalam tata kelola keterbukaan informasi publik.

Merespons masukan tersebut, Suharli menjelaskan bahwa Kanwil Kemenag Sulbar sebenarnya telah memiliki PPID dan menjalankan fungsi serta kewenangannya. Namun, dalam praktik pelayanan yang lebih terlihat oleh masyarakat selama ini adalah keberadaan SISTAP.

“Sebetulnya PPID kami sudah ada dan sudah menjalankan fungsi dan kewenangannya, hanya mungkin yang terlihat selama ini adalah SISTAP,” jelas Suharli.

Penjelasan tersebut menjadi bagian dari diskusi untuk memperjelas peran masing-masing instrumen pelayanan, sekaligus memperkuat tata kelola informasi publik di lingkungan Kanwil Kemenag Sulbar.

Digitalisasi dan Peningkatan Kapasitas SDM

Selain aspek keterbukaan informasi, forum juga membahas penguatan layanan digital melalui aplikasi GASPUL.

Operator GASPUL, Faizal Kasim, menjelaskan bahwa tim pengelola telah merancang sejumlah sistem dan aplikasi untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan sekaligus memastikan proses pelayanan berjalan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan.

Salah satu inovasi yang diterapkan adalah sistem pengingat atau alarm terhadap durasi pelayanan. Dengan mekanisme tersebut, apabila waktu penyelesaian layanan mendekati batas standar yang ditentukan, sistem akan memberikan notifikasi kepada operator agar proses pelayanan dapat segera ditindaklanjuti.

Tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola juga menjadi perhatian. Tim GASPUL telah diikutsertakan dalam pelatihan pengelolaan website guna meningkatkan kemampuan teknis dan kualitas pengelolaan layanan digital.

Melalui forum konsultasi publik ini, Kanwil Kemenag Sulbar diharapkan dapat menghimpun berbagai masukan sebagai bahan pembenahan pelayanan, mulai dari penyempurnaan SOP, penguatan PPID, optimalisasi digitalisasi hingga peningkatan kompetensi SDM.

Pada akhirnya, kualitas pelayanan publik tidak cukup diukur dari tingginya angka kepuasan masyarakat, tetapi juga dari kemampuan institusi untuk terus berbenah, terbuka terhadap kritik, serta menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan./***

× Advertisement
× Advertisement