BANNIQ.Id. Polewali Mandar. Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil HAM) Sulawesi Barat menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar untuk menindaklanjuti hasil identifikasi pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya hak atas pendidikan di Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi.
Langkah tersebut dilakukan melalui pertemuan koordinasi yang melibatkan pemerintah desa, kepala sekolah, guru, serta pemangku kepentingan pendidikan di Desa Kunyi. Pertemuan ini menjadi bagian dari tindak lanjut program Desa Binaan Sadar HAM Tahun 2026.
Kepala Bidang Instrumen dan Diseminasi Produk Hukum (IDP) Kanwil HAM Sulbar, Saibuddin, mengatakan, hasil identifikasi menemukan sekitar 24 anak tidak sekolah (ATS) di Desa Kunyi. Temuan tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor agar anak-anak yang belum memperoleh hak pendidikan dapat kembali mengakses layanan pendidikan.
Menurut Saibuddin, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang wajib dipenuhi. Karena itu, pihaknya berharap tidak ada lagi anak usia sekolah yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal.
“Kami berharap anak-anak yang teridentifikasi tidak sekolah segera dikembalikan ke bangku pendidikan. Jika tidak memungkinkan melalui sekolah formal, bisa diarahkan ke PKBM atau pendidikan nonformal lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti temuan tersebut dengan menggerakkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk relawan dan pemerintah desa.
Ia menjelaskan, penanganan ATS menjadi bagian dari implementasi visi Polman Cerdas yang menjadi salah satu program prioritas Bupati Polewali Mandar. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah, orang tua, relawan pendidikan hingga lembaga perbankan melalui dukungan sebagai orang tua asuh.
Khusus Desa Kunyi, Dinas Pendidikan akan melakukan penelusuran dan pemutakhiran data ATS untuk memastikan kondisi faktual setiap anak. Mereka yang belum bersekolah akan didorong masuk kembali ke sekolah reguler, Sekolah Rakyat, maupun lembaga pendidikan nonformal seperti PKBM.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala sekolah juga mengungkapkan bahwa sebagian anak yang tercatat dalam data ATS ternyata telah pindah daerah, melanjutkan pendidikan di pesantren, atau masuk Sekolah Rakyat. Ada pula data anak yang masih tercatat di sekolah asal meskipun telah berpindah satuan pendidikan.
Karena itu, salah satu kesepakatan penting dalam pertemuan tersebut adalah melakukan pembaruan data berdasarkan kondisi faktual dan terbaru. Sekolah diminta memastikan keberadaan anak-anak yang masuk dalam daftar ATS sekaligus memperbaiki data administrasi pendidikan agar tidak terjadi pencatatan ganda.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk memastikan seluruh anak di Desa Kunyi memperoleh hak atas pendidikan. Kanwil HAM Sulbar bersama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menargetkan angka anak tidak sekolah di desa tersebut dapat ditekan hingga nol./***











