BANNIQ.Id. POLMAN. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) resmi menjalin kerja sama dengan PT Bank Sulselbar untuk memperkuat tata kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di seluruh puskesmas.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan dana BLUD yang berlangsung di Kantor Saoraja Priority PT Bank Sulselbar, Makassar, Sabtu (6/6/2026).
PKS ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Polman bersama Pimpinan Cabang PT Bank Sulselbar Polewali Mandar. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Bupati Polman H. Samsul Mahmud, Sekretaris Daerah Polman Nursaid Mustafa, Direktur Pemasaran dan Syariah PT Bank Sulselbar Dirhamsyah Kadir, serta Pemimpin Divisi Dana dan Jasa PT Bank Sulselbar Yuliarni Arifuddin.
Bupati Polman H. Samsul Mahmud mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan dana BLUD yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
“Penandatanganan PKS ini menjadi langkah penting agar pengelolaan dana BLUD puskesmas lebih tertib dan mudah diawasi. Ke depan, Pemkab Polman juga akan memperluas kerja sama dengan Bank Sulselbar untuk layanan perbankan di rumah sakit yang ada di Polman, termasuk RSUD Andi Depu,” ujar Samsul.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Sulselbar dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Syariah PT Bank Sulselbar, Dirhamsyah Kadir, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung program pemerintah daerah, khususnya di sektor kesehatan.
“Bank Sulselbar siap menjadi mitra strategis Pemkab Polman. Melalui layanan pengelolaan dana BLUD, kami akan menghadirkan sistem yang aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah, sehingga dana publik dapat dikelola secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Melalui kerja sama ini, seluruh puskesmas di Kabupaten Polewali Mandar akan memanfaatkan layanan perbankan Bank Sulselbar dalam pengelolaan dana operasional BLUD. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya digitalisasi layanan keuangan sekaligus penguatan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan akuntabel.
