BANNIQ.Id.Sulbar. – Menindaklanjuti tingginya angka pengaduan tentang dunia pendidikan di Sulawesi Barat, Tim Ombudsman RI Sulawesi Barat melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Sulawesi Barat.
Melihat kondisi pendidikan di Sulawesi barat masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian, saya secara pribadi ada tangung jawab moril, ungkap Lukman Umar. kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat.
”Bagaimanapun latar belakang pendidikan saya adalah guru. Bahkan secara umum di Kantor Ombudsman Sulawesi Barat ada 7 orang asisten yang berlatar belakang pendidikan, dengan demikian ada tanggung jawab moril kami untuk membincang masalah ini lebih serius lagi,” Jelasnya Rabu (07/10/2020).
Ombudsman RI sebagai Lembaga yang bergerak dibidang pengawas layanan publik kata Lukman memiliki peran dan kewenangan dalam mendorong perbaikan pendidikan baik dari sisi pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi.
“Perbaikan pendidikan ini adalah amanah bersama bukan hanya Disdikbud, sesuai kewenangan masing-masing lembaga semangat dan kepedulian yang sama untuk memperjuangkan masa depan pendidikan di Sulbar ini,” terang Lukman
Ia juga berharap melalui pertemuan tersebut, tim Ombudsman dan pihak Disdikbud Sulbar melahirkan kesepahaman bagaimana membenahi pendidikan di daerah ini, paling tidak ada peluang kita bisa berkolaborasi minimal bagaimana cara meminimalisir pengaduan tentang pendidikan. Termasuk juga secara bersama-sama mendorong lahirnya Perda pendidikan di provinsi Sulawesi Barat.
“Sebab kami bicara apapaun kepada pengelolaan satuan pendidikan jika dasar tidak jelas akan tetap buyar juga, Salah satu diantaranya terkait pengelolaan bantuan sekolah, GTT dan PTT, penerimaan siswa baru komite dan lain-lainnya, ini semua masalah yang terus berulang setiap saat,” tukas Lukman
Lukman mengajak semua stakeholder terkait membuka diri maju bergandengan tangan mewujudkan arah pendidikan di Sulbar lebih baik. Ombudsman berkomitmen akan ikut membantu dengan menegur, mengingatkan hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan pelayanan pendidikan.|hms/asd