Patung Ibu Depu dan Rasa Hormat S. Mengga
Oleh : Hamzah Ismail
Pada awal dekade 1980-an, sebuah penanda penting sejarah Mandar berdiri tegak sebuah patung tepat di tepi Jalan Poros Trans Sulawesi, depan Kantor Camat Tinambung. Patung itu bukan sekadar karya seni rupa, melainkan simbol penghormatan mendalam kepada seorang tokoh perempuan luar biasa: Hj. Ibu Depu.
Di balik berdirinya patung tersebut, terdapat sosok pemimpin yang memiliki kesadaran sejarah yang kuat, yakni S. Mengga. Saat menjabat sebagai Bupati Polewali Mamasa, S. Mengga tidak hanya menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga berupaya merawat ingatan kolektif masyarakat terhadap tokoh yang telah berjasa bagi daerah dan bangsa.
Pembangunan patung Ibu Depu ini menjadi bukti nyata dari sikap hormat tersebut. Menariknya, ‘proyek’ ini tidak menggunakan dana pemerintah daerah (APBD). Seluruh biaya pembangunan, yang pada masa itu mencapai sekira tiga juta rupiah, ditanggung sepenuhnya oleh dana pribadi S. Mengga. Pilihan ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap sejarah tidak selalu menunggu kebijakan formal, tetapi bisa lahir dari kesadaran personal seorang pemimpin.
Dalam proses pembangunannya, S. Mengga mempercayakan pengerjaan patung tersebut kepada dua seniman, yaitu Nawawi Nadjamuddin dan Arifuddin Toppo. Keduanya merupakan alumni IKIP Makassar jurusan seni rupa yang memiliki kemampuan artistik sekaligus sensitivitas sejarah. Penugasan ini bukan sekadar pekerjaan teknis, melainkan amanah untuk menerjemahkan sosok Ibu Depu ke dalam bentuk visual yang mampu “berbicara” kepada masyarakat.
Patung itu kemudian tidak hanya berdiri sebagai monumen, tetapi juga menjadi ruang ingatan. Ia menyapa setiap orang yang melintas, mengingatkan bahwa di tanah Mandar pernah lahir seorang perempuan tangguh yang berdiri di garis depan perlawanan dan pengabdian. Dalam diamnya, patung itu seakan menghidupkan kembali jejak perjuangan, keberanian, dan keteguhan prinsip yang diwariskan oleh Ibu Depu.
Lebih dari itu, kehadiran patung tersebut juga mencerminkan hubungan yang menarik antara kekuasaan, seni, dan sejarah. S. Mengga, sebagai pemegang otoritas, tidak menggunakan kekuasaannya untuk sekadar pembangunan fisik yang pragmatis, tetapi justru menginvestasikan sumber daya pribadinya untuk membangun kesadaran kultural. Di sisi lain, para seniman yang terlibat tidak hanya menciptakan bentuk, tetapi juga merawat makna.
Kini, puluhan tahun setelah patung itu didirikan, ia tetap menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Generasi boleh berganti, pemerintahan boleh berubah, tetapi nilai yang diwakili oleh patung Ibu Depu tetap berdiri: tentang penghormatan, tentang ingatan, dan tentang bagaimana sebuah daerah menjaga martabat sejarahnya.
Di balik berdirinya patung Hj. Ibu Depu itu, ada kisah-kisah kecil yang mungkin tak tercatat dalam dokumen resmi, tetapi justru menyimpan denyut kehidupan yang paling jujur. Salah satunya adalah keterlibatan kami—saya dan Wais Husain—yang saat itu masih duduk di bangku sekolah setingkat SMA.
Kami bukan siapa-siapa. Bukan seniman, bukan pula bagian dari struktur proyek. Saat itu, saya masih duduk di kelas dua, sementara Wais Husain di kelas tiga. Namun, entah karena rasa ingin tahu, kedekatan, atau sekadar semangat anak muda yang ingin terlibat dalam sesuatu yang besar, kami ikut ambil bagian dalam proses pembangunan patung tersebut—sebagai buruh.
Kami bekerja apa adanya: mengangkat bahan, membantu pekerjaan kasar, dan sesekali hanya berdiri mengamati bagaimana bentuk itu perlahan-lahan menemukan rupanya. Tidak ada upah yang kami terima. Tidak ada perjanjian kerja. Semua berlangsung begitu saja—sederhana, bahkan mungkin polos.
Namun, kenangan itu tidak pernah terasa sebagai bentuk “kerja tanpa bayaran”. Sebab setiap malam selama proses penegerjaan patung itu, setelah seharian berada di lokasi, Nawawi Nadjamuddin selalu mengajak kami menikmati sesuatu yang sederhana tapi membekas: sokkol biring jambatan.
Sokkol itu dijual di tepi jembatan lama, di pinggir Sungai Mandar—tempat yang pada malam hari menghadirkan suasana khas: angin sungai yang lembap, suara air yang mengalir pelan, dan cahaya lampu seadanya yang di kolong rumah penjualnya. Sokkol biring jambatan, penganan dari beras ketan itu, mungkin terasa biasa bagi sebagian orang. Namun bagi kami, ia menjadi semacam “upah batin”—pengikat kenangan yang tak lekang oleh waktu.
Di sanalah, di antara kunyahan sokkol yang hangat dan tawa yang lepas, kami tanpa sadar sedang menjadi bagian dari sebuah peristiwa sejarah. Kami mungkin hanya buruh kecil, tanpa nama dalam catatan resmi, tetapi tangan-tangan kami pernah ikut menyentuh proses lahirnya sebuah simbol penghormatan bagi seorang pahlawan.
Kini, ketika patung itu berdiri kokoh dan dilihat oleh banyak orang, ingatan saya selalu kembali ke masa itu: masa ketika sejarah tidak terasa besar dan jauh, tetapi dekat, sederhana, dan bisa disentuh oleh siapa saja—bahkan oleh dua anak SMA yang bekerja tanpa upah yang kemudian memendam kenangan yang jauh lebih berharga dari sekadar bayaran.
Gagasan renovasi patung Hj. Andi Depu yang kini telah berusia lebih dari empat dekade itu hari ini mulai dibincang dan memunculkan beragam pandangan. Ada pihak yang menghendaki agar karakter patung tetap dipertahankan sebagaimana aslinya. Bagi mereka, patung itu bukan hanya representasi figur Andi Depu, tetapi juga jejak zaman, gaya artistik, keterbatasan teknis, dan semangat era S. Mengga. Mengubahnya terlalu jauh dikhawatirkan sama saja dengan menghapus lapisan sejarah yang melekat pada patung tersebut.
Di sisi lain, muncul pula suara yang lebih teknis-pragmatis: patung perlu diperbaiki agar lebih presisi, lebih proporsional, dan lebih “representatif” dalam menggambarkan sosok Andi Depu. Argumentasi ini biasanya bertolak dari perkembangan seni rupa dan teknologi saat ini yang memungkinkan hasil yang lebih mendekati realitas. Bagi kelompok ini, penghormatan justru terletak pada upaya menghadirkan figur yang lebih akurat dan layak secara estetika.
Namun, yang paling menarik sekaligus menggugah adalah usulan ketiga: mengganti figur patung itu sama sekali dengan sosok passau’ uwwai—para penjual air dari sumur di Sungai Mandar. Usulan ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung pergeseran cara pandang: dari penghormatan kepada tokoh besar menuju pengakuan atas peran orang-orang kecil dalam denyut kehidupan sehari-hari Mandar. Menurut pihak ketiga, nama besar Andi Depu sudah dilekatkan menjadi nama salah satu rumah sakit di Polewali Mandar.
Di titik ini, perdebatan tidak lagi semata soal patung, tetapi tentang apa yang ingin diabadikan oleh masyarakat. Apakah kita ingin terus merawat ingatan terhadap figur kepahlawanan seperti Andi Depu? Ataukah kita mulai membuka ruang bagi narasi-narasi keseharian, tentang kerja, ketekunan, dan kehidupan rakyat biasa yang selama ini jarang mendapatkan panggung?
Mungkin jawabannya tidak harus tunggal. Bisa jadi, patung Andi Depu tetap dipertahankan sebagai simbol sejarah perjuangan, sementara gagasan tentang passau’ uwwai diwujudkan dalam bentuk lain, entah monumen baru, ruang publik tematik, atau karya seni yang hidup di tengah masyarakat. Dengan begitu, yang terjaga bukan hanya masa lalu yang heroik, tetapi juga kehidupan yang nyata dan terus berlangsung.
Sebab pada akhirnya, sebuah daerah tidak hanya dibangun oleh para pahlawan, tetapi juga oleh mereka yang setiap hari mengangkut air—melayani masyarakat yang membutuhkan air segar dari Sungai Mandar, menanak kehidupan. Mereka bekerja menjaga keberlangsungan tradisi massau’ uwwai, dalam diam, tanpa patung, tanpa nama.
Kesimpulannya, wacana renovasi patung Hj. Andi Depu bukan sekadar persoalan teknis memperbaiki atau mengganti bentuk fisik, tetapi menyentuh hal yang lebih mendasar: bagaimana masyarakat memaknai sejarah dan menentukan apa yang layak dikenang.
Perbedaan pandangan, antara mempertahankan bentuk asli, menyempurnakan secara artistik, atau mengganti dengan figur passau’ uwwai, menunjukkan bahwa ingatan kolektif tidak pernah tunggal. Ia selalu dinegosiasikan, diperdebatkan, dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Namun demikian, penghormatan terhadap tokoh sejarah seperti Andi Depu tetap memiliki posisi penting sebagai penanda identitas dan perjuangan. Sementara itu, gagasan menghadirkan figur rakyat seperti passau’ uwwai dapat menjadi pelengkap, sebagai bentuk pengakuan atas peran kehidupan sehari-hari yang juga membentuk wajah Mandar.
Dengan kata lain, yang paling bijak bukan memilih salah satu dan meniadakan yang lain, melainkan mencari jalan tengah: merawat simbol sejarah yang sudah ada, sambil membuka ruang bagi lahirnya simbol-simbol baru yang lebih inklusif dan merepresentasikan kehidupan masyarakat secara lebih luas. Sebab passau’ uwwai adalah juga seorang pejuang: Pejuang kehidupan.
Tinambung, 17/04/2026
