ADVERTORIAL

Penguatan Sinkronisasi Visi-Misi Gubernur untuk Dokumen RPJMD,Bapperida Sulbar Rapat Bersama Komisi IV DPRD

Sekban Bapperida Sulbar,Darwis Damir,SE;M.Si saat rapat bersama komisi IV DPRD Sulbar (foto:Banniq.id)

BANNIQ.Id. Mamuju. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat koordinasi yang komprehensif bersama sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar pada hari Selasa (3/6/2025).

Kunker Spesifik ke Pasuruan Bersama Komisi IV, Agus Ambo Djiwa : Swasembada Susu Tak Cukup Tambah Sapi, Pakan dan Harga Ternak Harus Diperkuat

Agenda utama pertemuan ini adalah pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulbar untuk periode 2025–2029.
Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Sulbar ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Abdul Rahim.

Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Sulbar, Muhammad Darwis Damir, yang mewakili Kepala Bapperida.

Akhiri Etafe di Polewali, Bupati Polman Tutup Rangkaian Sandeq Silumba 2026

Dalam keterangannya, Muhammad Darwis Damir menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari agenda Badan Musyawarah (Bamus) DPRD setelah diterimanya Rancangan Awal RPJMD dari pihak eksekutif.

Fokus utama dari pembahasan ini adalah untuk memastikan adanya sinkronisasi yang kuat antara visi dan misi Gubernur dengan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang terukur dan realistis dalam dokumen RPJMD.

Mandarpreneur Fair 2026 Dorong UMKM Sulbar Naik Kelas dari Penguatan Kapasitas Hingga Akses Pasar dan Pembiayaan

“Kami ingin memastikan bahwa target-target yang tertuang dalam RPJMD ini telah diperhitungkan secara matang dan rasional, didasarkan pada data awal yang valid serta implementasi dari janji-janji politik Gubernur yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program kegiatan yang konkret,” ujar Darwis.

Lebih lanjut, Darwis Damir menekankan krusialnya kehadiran langsung para pimpinan OPD dalam setiap sesi pembahasan RPJMD. Menurutnya, hal ini menyangkut arah pembangunan Sulawesi Barat untuk lima tahun mendatang, sehingga keterlibatan aktif dari level pimpinan OPD sangat dibutuhkan.

“Ini adalah tentang masa depan Sulawesi Barat selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, tidak boleh ada visi-misi tersendiri dari masing-masing OPD. Visi dan misi yang menjadi pedoman adalah milik Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, dan tugas seluruh OPD adalah untuk mengeksekusinya melalui indikator kinerja utama yang telah ditetapkan,” tegasnya.

pewarta:irham,editor:asdar

× Advertisement
× Advertisement