Penyidik Kejati Beri Respon Positif Upaya Pengetatan Pengelolaan DAK TA 2021 di Disdikbud Sulbar

Hits: 258

Aspidsus Kejati Sulbar,Feri Mupahir,SH;MH, bersama Penyidik Heru Widyatmoko,SH;MH saat memberikan keterangan Pers terkait Penahanan salah seorang tersangka kasus dana DAK bidang SMA tahun 2020(photo:bnq)

BANNIQ.Id.Sulbar.Upaya pengetatan sistim pengelolaan DAK Tahun anggaran 2021 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulbar, sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kembali Masalah hukum seperti tahun 2020. Pihak Disdikbud akan melakukan perjanjian penandatangan Pakta Integritas bagi pengelola DAK dan Program fisik yang bersumber dari APBD 2021.

” Tahun ini kita berharap pengelolaan kegiatan fisik berupa pembangunan, ataupun Rehabilitasi Gedung Sekolah apakah itu sumber anggarannya dari DAK(APBN) ataupun dari APBD, akan semakin baik dan berkualitas serta berusaha meminimalisir masalah yang kemungkinan timbul seperti tahun lalu, para pengelola kegiatan fisik tersebut akan menandatangani pakta integritas, sebagai bentuk tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai Regulasi yang berlaku,” Ujar Kadisdikbud Sulbar, Prof.Dr Gufran Darma Dirawan pada laman ini, Jum’at (12/3/2021) .

Merespon upaya pengetatan Pengelolaan DAK di Disdikbud Sulbar untuk mencegah timbulnya masalah seperti tahun lalu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulbar, Feri Mupahir,SH;MH memberi apresiasi positif. Menurutnya, dengan adanya upaya perbaikan sistim dalam pengelolaan dana DAK tahun 2021 berarti pekerjaan penyidikan yang dilakukan Kejati berdampak positif dengan timbulnya efek jera.

” Baguslah, kalau sudah ada perbaikan sistem dalam penggelolaan dana DAK tahun 2021, berarti pekerjaan kita untuk menyidik kasus dana DAK tahun 2020 tidak sia-sia dan menimbulkan efek jera sehingga ada perbaikan sistem artinya tujuan kita tercapai, melalui penindakan (refresif),” Ujar Feri Mupahir via gawainya, Sabtu(13/3/2021).

Dengan perbaikan sistim itu pula sebut Feri Mupahir, hal tersebut juga merupakan satu bentuk upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

” Sekaligus kedepannya ada upaya pencegahan (prepentif) dengan perbaikan sistem terhadap penggelolaan dana DAK di Dinas DIKBUD Provinsi Sulbar,” Simpulnya.|asd

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *