BANNIQ.Id. Mamuju. – Warga Desa Tampalang, Kecamatan Tampalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mengeluhkan sejumlah proyek yang terbengkalai dan tidak tuntas, termasuk mobil BUMDes terpaksa menganggur di bengkel selama lima bulan dan tidak bisa digunakan.
Kahar, salah satu warga setempat, menyoroti kinerja Kepala Desa Tampalang, Juaris. Menurutnya, teguran dari berbagai pihak, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pendamping desa, tampaknya tidak diindahkan. “Sudah berapa kali ditegur oleh BPD maupun pendampingnya tapi tidak dihiraukan,” ujarnya. Saat di konfirmasi wartawan banniq.id pada hari Rabu (03/09/25).
Ditambahakn, Kahar Persoalan utama bermula dari mobil BUMDes yang sudah lima bulan berada di bengkel. Kepala Desa Juaris beralasan bahwa dana untuk perbaikan belum tersedia karena dialihkan untuk proyek lain, yaitu pembangunan kandang ayam petelur., Hal ini menimbulkan kebingungan bagi warga.
“Bagaimana caranya mobil sudah lima bulan (di bengkel), sedangkan kandang ayam baru kita bangun beberapa minggu yang lalu?” kata Kahar. Pernyataan ini menyiratkan adanya ketidakcocokan alokasi anggaran dan prioritas yang dipertanyakan oleh warga.
Selain mobil BUMDes, beberapa proyek fisik lain juga menjadi sorotan tajam, Jalan Rabat Beton Hancur Total: Proyek jalan rabat beton di Dusun Randanma yang baru selesai satu bulan sudah hancur total.
Dari total panjang 260 meter yang direncanakan, masih kurang 26 meter yang belum dikerjakan. Proyek ini menggunakan anggaran tahun 2024 dan kondisinya dinilai “kaya asal-asalan dikerja.”
Pengadaan KWH Meter Listrik Mangkrak: Dari pengadaan 50 unit KWH meter listrik, baru 30 unit yang selesai dipasang. Sisa 20 unit belum juga dikerjakan, memunculkan pertanyaan tentang keberadaan anggarannya.
Selain itu, persoalan lain kata Kahar yakni Bantuan Pupuk Tidak Merata, Pembagian pupuk bantuan per dusun juga tidak tuntas, hanya beberapa dusun yang mendapat bagian. Anggaran untuk proyek ini juga berasal dari tahun 2024.
Kahar juga menyoroti masalah transparansi anggaran desa. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak dipasang di kantor desa. Situasi ini mempersulit warga untuk memantau penggunaan dana desa secara mandiri. “Anggaran juga tidak transparan karena APDes-nya tidak dipasang di kantor desa,” jelas Kahar.
Warga desa berharap, pihak berwenang dapat segera menindaklanjuti permasalahan ini. Mereka mendesak adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan dana desa di Desa Tampalang agar tidak ada lagi proyek yang merugikan masyarakat./ham-asd
