Rabu, April 17, 2024

Reses di Manding, Anggota DPRD Sulbar Syahrir Hamdani Sosialisasikan Program Bansos Bersama Dinsos

- Advertisement -

Antusias masyarakat Manding saat mengikuti Reses Anggota DPRD Sulbar H.Syahrir Hamdani(photo:repro)

BANNIQ.Id. , Polewali. Anggota DPRD Sulbar H.Syahrir Hamdani kemali melaksnakan Reses untuk menyerap Aspirasi masyarakat di kelurahan Manding Kecamatan Polewali , belum lama ini.

Selain dihadiri puluhan masyarakat kegiatan reses ini dihadiri pula perwakilan Dinsos Sulbar ,Iwan. Kepala Kelurahan Manding, Kepala Lingkungan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

Lurah Manding Sudirman saat membeti sambutan dalam kegiatan reses ini mengapresiasi Kehadiran Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Komisi 1, yang bertujuan mendengar keluh kesah masyarakat, yang nantinya Aspirasi masyarakat kelurahan Mading akan di Perjuangkan di DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam dialog interaktif dengan masyarakat dengan antusias yang tinggi, beberapa permintaan masyarakat bersama kepala lingkungan Binanga Liu,menyampaiakan pembuatan jembatan yang menghubungkan lingkungan binanga Liu dengan jalan cendrawasih.

Merespon Permintaan masyarakat, H.Syahrir Hamdani mengatakan, pembangunan jembatan yang menghubungkan Lingkungan Binanga Liu dengan Jalan cendrawasi tetap akan diperjuangkan.

” Usulan Pembangunan jembatan tersebut tetap akan kami perjuangkan, Semoga program tersebut tidak bertentangan dengan regulasi yang ada”, Jelas Ketua Bappilu Partqi Gerindra Sulbar ini.

Dia menambahkan, untuk Program Tahun Anggaran 2024 nantinya akan lebih difokuskan di dinas sosial sesuai permintaan masyarakat kabupaten Polewali Mandar yang meminta Bantuan Modal usaha.

“Untuk Program T.A 2024 nanti Kami akan bantu 1000.KK (Kepala Keluarga) Masyarakat kabupaten Polewali Mandar dalam Program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT)”, beber Syahrir.

Sementara itu, perwakilan Dinsos Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan, bahwa data terpadu yang telah ditetapkan oleh menteri merupakan dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan, atau pemberdayaan.

Baca Juga >>   PLT Kakanwil Kemenag Sulbar Sampaikan Beberapa Pesan kepada Pegawai yang Kembali Berkantor Usai Menikmati Libur Panjang

“DTKS yang berbasis Rumah Tangga namun pengalokasian program pengentasan kemiskinan baik berupa bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat adalah berbasis keluarga dan perorangan”, jelasnya.


Ditambahkan, bantuan sosial dan pemberdayaan yang berbasis keluarga diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan.

Sedangkan yang berbasis perorangan diantaranya adalah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasioan (PBI-JKN), Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar serta bantuan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

“Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berbasis DTKS adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program bantuan kepada keluarga sangat miskin”, pungkasnya|***

BERITA TERKAIT

Berita Populer

Komentar Pembaca

error: