BANNIQ.Id, Pasangkayu — Bertempat di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pasangkayu, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pasangkayu melaksanakan kegiatan rembuk stunting tingkat Kabupaten Pasangkayu, Senin (29/07).
Rembuk stunting dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting sebagai wujud komitmen daerah dalam pencegahan dan penurunan
stunting.
Hadir pada kegiatan, Moh. Zain Machmoed (Sekda Pasangkayu) mewakili ketua TPPS Kabupaten Pasangkayu, Rezky Purwanto (Kepala BKKBN Sulbar), Kadis P2KBP3A Pasangkayu, Kadinkes dr. Rukman, para Forkopimda, camat, kades, kepala puskesmas, dan koordinator penyuluh KB se-kabupaten Pasangkayu.
Moh Zain Machmoed dalam sambutannya mengatakan bahwa dari 12 camat, yang hadir dalam aksi ke-3 rembuk konvergensi Stunting hanya 7 camat. Dan kepala desa hanya sekitar 50% yang hadir dari 63 Desa/Kelurahan se-kabupaten Pasangkayu.
“Hal ini menunjukkan tidak adanya komitmen pemerintahan Camat serta Desa/Kelurahan untuk serius melakukan percepatan penurunan Stunting di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Lanjut Moh Zain berharap rembuk stunting dapat meningkatkan komitmen dalam rangka percepatan penurunan stunting untuk semua stakeholder terkait.
Adapun komitmen untuk penanganan bagi ibu hamil dan balita umur dibawah 2 tahun perlu dilakukan intervensi sensitif dan spesifikasi, melalui kolaborasi oleh pemerintah kabupaten hingga ke desa. Adapun upaya yang dapat dilakukan melalui program yang inovatif.
“Untuk pemerintahan tingkat desa dan kelurahan agar melakukan pemantauan balita yang berpotensi Stunting, balita penyakit TBC dan alergi, gizi buruk dan pastikan kegiatan penanganan Stunting di desa berjalan maksimal dengan memanfaatkan anggaran dana transfer desa,” harap Moh Zain.
Lebih jauh ia mengatakan, kegiatan untuk penurunan stunting dan penjelasan di tingkat desa lewat dana transfer desa, dana yang dikeluarkan melalui pelayanan kesehatan, konseling gizi terpadu perlindungan sosial sanitasi dan air bersih serta layanan pendidikan anak usia dini untuk memastikan aksesibilitas.
“Atas nama pemerintah daerah saya berharap melalui kegiatan tersebut, hari ini kita dapat mendeklarasikan komitmen bersama dan menyeberangi rencana kegiatan interferensi internalisasi membangun,” ucapnya.
Selain itu, Kepala BKKBN Sulbar Resky Purwanto mengatakan bahwa stunting tahun 2023 di kabupaten Pasangkayu mengalami kenaikan diangka 2,1%.
Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang efektif lagi oleh stakeholder terkait dalam upaya mencegah adanya kasus stunting baru. Rembuk Stunting merupakan aksi ke 3 dari 8 aksi konvergensi Stunting.
Penanganan stunting dipantau dan dinilai langsung oleh Kemendagri dan hasilnya, Kabupaten Pasangkayu mendapat nilai C dalam percepatan penurunan stunting, hal ini disebabkan oleh tidak adanya komitmen dari kepala daerah, OPD, pemerintahan camat hingga Desa.
Tren penurunan stunting di Sulbar tahun 2023 mengalami penurunan, dari 35% menjadi 30,3%. Kabupaten Pasangkayu menjadi satu-satunya wilayah yang mengalami peningkatan dari enam Kabupaten di Sulbar naik 2,1%.
“Hal tersebut harus menjadi perhatian bagi semua pihak utamanya TPPS,” tegas Rezky.
Ia menyampaikan hasil intervensi stunting serentak yang dilaksanakan di bulan Juni, Kabupaten Pasangkayu hanya mencapai target 91,6% balita yang ditimbang ukur.
Diperlukan tindaklanjuti untuk mencapai target 100% melalui intervensi serentak lanjutan dengan mengunjungi langsung masyarakat atau dengan inovasi lain yang efektif pada bulan Agustus.
Berdasarkan data E-PPGBM, ada sekitar 36% balita yang mengalami permasalahan gizi namun tidak stunting di Kabupaten Pasangkayu, kondisi tersebut paling tinggi dari Kabupaten lain di Sulbar.
“Tahun 2024, BKKBN bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional (BPN) dalam pemberian cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk keluarga beresiko Stunting dan dengan kondisi ekonomi sulit di Pasangkayu dengan jumlah yang terdaftar sebanyak 1.132 penerimaan CPP khusus Kabupaten Pasangkayu,” terang Rezky.I***