BANNIQ.Id.Mateng, – Setelah ramai di perbincangkan Kasus dugaan penyalah gunaan anggaran di sekertariat DPRD Mamuju Tengah (mateng) melalui Media Sosial dan pemberitaan melalui media loka di daerah ini, mulai dari anggaran Media, Gaji tenaga kontrak hingga gaji sopir, kini giliran Clening Cervis menuntut hal yang sama.
Berdasarkan pengakuan salah satu tenaga Clening Cervis di Sekertariat DPRD Mateng, yang meminta namanya tidak dimediakan, mengungkapkan bahwa, Gaji yang di tunggu-tunggu hasil dari upah kerja selama tiga bulan terakhir di tahun, 2019, hingga saat ini sepersen pun Ia belum terima.
“Mulai Oktober hingga Desember 2019 gaji saya belum di bayarkan bendahara lama hanya berjanji akan di bayarkan namun sampai saat ini belum juga kunjung di bayarkan, entah sampai kapan kami harus bersabar,” bebernya.
Yang paling menyakitkan kata dia,Gaji belum di bayarkan tiba tiba Ia di berhentikan dari pekerjaan yang ia geluti selama ini, yang seharusnya bendahara melunasi dulu kesisahan gajinya tahun lalu.
“Saya bekerja kurang lebih 5 tahun tiba tiba bulan Januari tahun ini kami di berhentikan dari pekerjaan itu, tapi kami tidak Masalah kalau mau dipecat dari pekerjaan itu, hanya gaji saya yang tiga bulan terakhir tahun lalu di bayarkan dulu, januari lalu disuruh masuk sekalinya masuk kerja ternyata kami sudah digantikan sama yang lain,” ungkapnya.
Lebih lanjut kata dia, Clening Cervis ada 5 orang namun yang belum menerima gaji ada 4 orang, “kalau di fikir memang kecil bagi sikaya tapi bagi orang kecil seperti kami tentu 3 jutaan itu nilainnya cukup besar dan berarti bagi kelangsungan hidup keluarga kami,” paparnya.
Meskipun gaji itu hanya sisah 3 juta/orang namun dirinya sangat membutuhkan bagi kelangsungan hidup sehari harinya apalagi dia sudah tidak bekerja lagi sebagai Clening Cervis.
“Ingin melapor pada siapa..? orang yang tau jalur saja kadang tidak digubris apalagi kami orang kecil mana ada penegak hukum mau peduli,” jelasnya.
Selain dana Cleing Cervis 4 orang sebesar, Rp 12 juta, juga masih ada dana SPPD sebesar Rp. 10 juta lebih yang di duga belum di bayarkan di luar gaji salah satu sopir, Rp. 26 juta yang menurut inisial AR yang pihaknya sudah masuk laporannya ke Onbusman.
Sampai diturunkan berita ini belum ada konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan (bendahara lama maupun sekwan selaku penanggung jawab di sekertariat DPRD Kabupaten Mamuju tengah terkait dugaan dana tersebut.
“Kami hanya berharap dugaan penyelewangan anggaran di sekertariat DPRD Mamuju tengah ini, bisa di usut tuntas dari pihak hukum dalam hal ini BPK, KPK dan Kejaksaan agar fakta kebenarannya dapat terungkap,” tutup Anwar selaku Ketua Persatuan Wartawan Mamuju tengah(PWM). rls(*)
