BANNIQ.Id. Mamuju, Sulawesi Barat – Gelombang penolakan terhadap aktivitas pertambangan pasir di wilayah Kalukku, Karossa, dan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mencapai puncaknya pada Senin (05/05/2025).
Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sulawesi Barat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat, menyuarakan kegelisahan mereka atas potensi kerusakan lingkungan dan hilangnya mata pencaharian akibat aktivitas pertambangan tersebut.
Aksi yang diikuti oleh beragam elemen masyarakat, mulai dari petani, nelayan, tokoh masyarakat, hingga pemuda, ini berlangsung dengan membawa berbagai spanduk dan poster bernada penolakan. Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk segera mencabut izin pertambangan pasir yang telah dikeluarkan di tiga wilayah tersebut.
Koordinator aksi, Sulkarnain, dalam orasinya lantang menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait dampak operasional tambang pasir.
“Kehadiran tambang ini di Kalukku, karossa, dan tapalang, akan membawa dampak kerusakan lingkungan yang sangat besar. Ekosistem pesisir akan hancur, lahan pertanian tercemar, dan sumber air bersih kami akan terancam. Ini sama saja merampas mata pencaharian utama kami sebagai petani dan nelayan,” ujarnya
Para demonstran juga menyayangkan pernyataan Gubernur Sulawesi Barat sebelumnya yang dinilai meremehkan aksi penolakan masyarakat. Mereka dengan tegas membantah tudingan bahwa gerakan ini diinisiasi oleh kelompok preman.
“Kami adalah masyarakat biasa yang mencintai tanah kelahiran kami. Kami bergerak karena kami merasakan langsung ancaman nyata dari aktivitas tambang ini,” tegas Zulkarnain.
Tuntutan utama massa aksi adalah agar Gubernur Sulawesi Barat mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil tindakan tegas untuk membatalkan seluruh izin tambang pasir di Kalukku, Karossa, dan Tapalang. Mereka mendesak pemerintah provinsi untuk lebih mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat luas.
“Kami tidak ingin kampung halaman kami rusak demi kepentingan segelintir pengusaha tambang. Pemerintah seharusnya berpihak kepada rakyat,” seru seorang ibu yang turut dalam aksi.
Situasi sempat memanas ketika massa aksi berupaya memasuki area kantor Gubernur Sulawesi Barat. Mereka berhasil menerobos masuk setelah mendobrak pintu gerbang kecil di sisi kiri kantor. Aparat kepolisian yang berjaga melakukan beberapa kali penyemprotan water cannon untuk membubarkan kerumunan, namun massa aksi tetapSolid dan bertahan di lokasi.
“Kawan-kawan, kita akan tetap di sini sampai Bapak Gubernur datang menemui kita. Kita ingin menyampaikan langsung penolakan terhadap tambang pasir yang mengancam ruang hidup kita!” pekik Sulkarnain dari atas mobil komando, yang disambut riuh dukungan dari ratusan demonstran yang mengibarkan spanduk dan bendera merah putih.
Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Jaun, yang menemui massa aksi menjelaskan bahwa Gubernur sedang berada di Jakarta. Pernyataan ini belum berhasil meredakan ketegangan, dan hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di lokasi kantor Gubernur dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian.
pewarta:irham,editor: asdar
