Usai Tangkap DPO Terpidana Kasus BPD Cab.Pasangkayu, Hari Ini Kejati Sulbar Kembali Menahan Tersangka Kasus DAK Tahun 2020

Hits: 448

Aspidsus Kejati Sulbar,Feri Mupahir,SH;MH didampingi Tim Penyidik,Heru Widyatmoko,SH;MH, Dr.Rizal,SH;MH dan Kasi Penkum Amiruddin,SH saat kegiatan Presscom tentang Penahanan Tersangka AD pada kasus DAK SMA Tahun 2020(photo:repro)

BANNIQ.Id.Sulbar. Usai menangkap DPO Terpidana Kasus KMK Bank BPD Cabang Mauji Utara (Pasangkayu) Jamal Stanza, Rabu siang, 17 Maret 2021, di Dapurang Kecamatan Sarudu dan Semalam sudah diserahkan ke Kejari Mamuju. Hari ini, Kamis (18/3/2021) Kejati Sulbar kembali Melakukan Penahanan terhadap tersangka Kasus DAK SMA Tahun 2021 Aking Djide (AD) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kajati Sulbar (JOHNY MANURUNG, SH.) Nomor: PRINT- 190/P.6/ Fd.2/ 03/ 2021, tanggal 18 Maret 2021.

Dalam keterangan Pers pada kegiatan Presscom di bawah tenda depan Kantor Kejati Sulbar,Aspidsus Kejati Feri Mupahir,SH;MH yang didampingi Penyidik,Heru Widyatmoko,SH;MH,Dr.Rizal,SH;MH dan Kasi Penkum Kejati,Amiruddin,SH menyampaikan, telah dilakukan penahanan terhadap Tersangka AD di Rutan Polres Polman, selama 20 hari terhitung tanggal 18 Maret 2021.


Bahwa Tersangka AD lanjut Feri selaku Tim Fasilitator Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 bersama tersangka BE selaku staf pada Bidang PSMA dan juga selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 serta tersangka BB selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (PSMA) dan juga selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020.

” pada kurun waktu Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, melakukan perbuatan permintaan sebesar 3% kepada 82 Kepala Sekolah penerima DAK Fisik tahun 2020 dari jumlah anggaran yang diterima oleh 82 Kepala Sekolah Se – Provinsi Sulawesi Barat,” Terang Feri.

Feri menambahkan, perbuatan tersangka tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor: 88 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran (TA) 2020; Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020.

Masih Feri, Permintaan uang sebesar 20% dari 3% yang diterima para fasilitator untuk kepentingan pribadi Para Tersangka dengan alasan untuk biaya Jasa Pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari penggunaan DAK Fisik TA.2020 yaitu untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap satuan pendidikan dan sasaran DAK Fisik TA. 2020 yaitu Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai penerima bantuan prasarana dan sarana Pendidikan, bertentangan dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan TA. 2020.

“Pelaksanaan atas pembayaran sebesar 3% dari nilai per proyek/ kegiatan tersebut sebagai biaya pembuatan gambar teknis, RAB, RKS, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik SMA tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,” Imbuhnya.

Dilanjutkan Feri, Permintaan pembayaran yang dilakukan fasilitator senilai 3% dari anggaran DAK Fisik ke sekolah – sekolah tersebut yang diambil dari kode rekening anggaran belanja modal (kegiatan fisik) maka nilai dana yang telah diserahkan tersebut merupakan kerugian negara/ daerah bahwa Permintaan 3% DAK Fisik sekolah untuk biaya pembuatan Dokumen Perencanaan berupa Gambar Kerja dan RAB dari 82 Sekolah total keseluruhan Rp. 1.425.330.050,- atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut adalah bagian dari Kerugian Negara.

Perbuatan tersangka tersebut sambung Feri, Bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 Undang-Undang R.I. nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang R.I.nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 15 jo Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 15 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana subs Pasal 3 Undang-Undang R.I. nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang R.I.nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I. nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang R.I.nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.|Nhr/asd

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *