BANNIQ.Id.Sulbar.- Sepekan pasca bencana gempa bumi 6,2 magnitudo mengguncang Sulbar, DPRD Sulbar mempersiapkan pembentukan pansus pemulihan Ekonomi,Sosial Pasca Gempa. Namun anggota DPRD Partai Gerindra Sulbar Syahrir Hamdani, menyatakan tidak sepaham dengan pembentukan Pansus.
” Saya tidak akan masuk anggota salah satu pansus yang akan dibentuk DPRD Sulbar, ” kata Syahrir Jumat, 22 Januari 2021.
Alasan ketidak setujuannya karena Ia menilai bahwa pansus tersebut diperlukan bila sudah ada kebijakan yang diambil oleh pemprov.
“Pansus itu instrumen yang diperlukan bila dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pemda menimbulkan masalah yg memerlukan penanganan khusus,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, Kehadiran pansus tidak boleh mengganggu apalagi menghentikan renja Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Alasan kata Syahrir, Membagi habis seluruh aleg kedalam pansus berpotensi mengganggu renja AKD. Okeh karena itu semestinya dalam menyusun personil pansus tetap mempertimbangkan AKD tetap bisa berfungsi dalam waktu yang bersamaan.
Kemudian untuk FGD Ia menjelaskan adalah program bapemperda, bukan program sekretariat dewan, namun paniti pelaksana ada ditangan sekretariat krn sekwan adalah sekretaris bapemperda. Dan tidak mungkin aleg menjadi panitia penyelenggara.|asd
