Senin, November 25, 2024

Minta Proyek Pembangunan Embung Dihentikan, Perwakilan Petani Anreapi Datangi DPRD Polman

- Advertisement -
Ketua DPRD Polman H.Jupri Mahmud dan dua Pimpinan DPRD Polman Lainnya saat Tinjuan lapangan Proyek Pembangunan Embung di Desa Kunyi,merespon Surat Rekomendasi Perwakilan petani Anreapi untuk menghentikan pembangunan proyek tersebut karena dinilai merugikan petani(photo:repro)

BANNIQ.Id.Polewali. Mempertanyakan tindak lanjut Surat rekomendasi penghentian Proyek pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi airbaku Batupiak di Hulu sungai desa Kunyi kecamatan Anreapi, Perwakilan petani kecamatan Anreapi Polewali mendatangai kantor DPRD Poman, Senin,12/4/2021

Mereka menilai proyek Balai Wilayah Sungai Sulawesi ( BWS ) III Palu ini, akan mengurangi ketersediaan debit air secara drastis, terutama untuk lahan persawahan di Kecamatan Anreapi dan Polewali. sehingga 1000 hektar areal persawahan terancam mengalami kekeringan.

” Harusnya itu hari setelah RDP antara petani, dinas terkait dan DPRD, surat penghentian proyek itu sudah diantar ke pelaksana Balai, makanya kami hadir mengonfirmasi sejauh mana surat itu berjalan, ” kata Perwakilan Petani Kecamatan Anreapi, Herman sebagaimana dikutip dari Periksa 21.Co.Id Rabu(13/4/2021)

Merespon Harapan petani tersebut. Tiga unsur pimpinan DPRD Polman, yakni Ketua DPRD Jufri Mahmud, Wakil Ketua I Amiruddin, dan Wakil Ketua II Hamzah Syamsuddin, langsung berkunjung ke lokasi proyek tersebut di Desa Kunyi.

Selain memantau proyek senilai Rp.9 Miliar lebih itu, para pimpinan DPRD Polman juga ini membawa surat rekomendasi petani yang ditandatangani stake holder terkait untuk menghentikan sementara proyek tersebut.

” Kita mencoba melakukan pendekatan persuasif, jangan sampai masyarakat yang menghentikan sendiri, dengan cara anarkis.” ujar Ketua DPRD Polman, Jupri Mahmud.

Ditambahkan, bila ada keresahan masyarakat, maka legislator tak boleh berpangku tangan, Sebab itu, berangkat dari niat suci bersama dua pimpinan dewan lainnya, ia berkunjung ke lokasi proyek yang berada di lereng pegunungan dengan kondisi jalan licin dan terjal.

” Dikuatirkan, apakah proyek intake ini sudah dikaji betul konsultan dari BWS III, dan apakah sudah ada koordinasi antara pemerintah setempat terkait pembangunan intake ini?, ” Imbuhnya .

Baca Juga >>   Antisipasi Dampak Hidrometerologi, BPBD Sulbar Gelar Apel Kesiap Siagaan Hari Ini

Setelah berbincang bersama pelaksana lapangan proyek, lebih jauh Jupri menjelaskan bahwa yang di bangun BWS III berupa bangunan embung, dan secara otomatis embung pasti ada pengalihan air,, ” dari embun itu lah langsung ke perpipaan, saya kira ini perlu kita tindaklanjuti, ” timpalnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua I DPRD Polman, Amiruddin, mendesak sekretariat DPRD berkoordinasi dengan BWS III.Palu, menanyakan waktunya agar bisa datang ke Polman untuk meminta penjelasannya terkait keresahan petani.

” Kita sudah serahkan surat keresahan petani ke Camat. kita mau RDP kembali, hadirkan stake holder terkaii, baik itu dari PDAM, petani, lingkungan hidup dan pemerintah desa, ” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Camat Anreapi, Masdi, mengatakan bahwa bukan kewenangannya untuk.menghentikan proyek Balai tersebut, Sebab itu, wewenang pemerintah kabupaten, ” Kalau soal menghentikan aktivitas proyek, bukan wewenang saya, ” jelasnya.

Pelaksana Lapangan proyek BWS III di Desa Kunyi, Nuralim, mengungkapkan sudah satu bulan lamanya pihaknya melakukan aktivitas pembangunan sarana air bersih tersebut, Bahkan base camp proyek sudah terbangun, ” Secara teknis dampak yang ditimbulkan dari bangunan proyek saya kurang tahu, karena saya cuma tahunya menyangkut pekerjaan saja,,”simpulnya.nn-asd

BERITA TERKAIT

Berita Populer

Komentar Pembaca

error: