Kegiatan Forkowasda Pemprov Sulbar di Makassar(foto:
BANNIQ.Id. Makassar – Pemprov Sulbar Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah(Forkowasda) serta membangun sinergitas APIP dan APH dalam mengawal stabilitas dan harmonisasi penyelanggaraan pemerintahan tahun 2024.
Rapat koordinasi pengawasan ini dilaksanakan di mulai tanggal 24 sampai 25 Oktober 2023.Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, ini forum koordinasi pengawasan daerah, satu kesyukuran karena bisa berkumpul bersama berbagai komponen.
“Jadi APH, APIP, bahkan kawan-kawan di OPD Pemprov dan Pemkab diharap fungsi pengawasan semakin hari semakin baik,” kata Idris, Selasa 24 Oktober 2023.
Sementara itu, koordinasi ini bagaimana fungsi pengawasan itu berada di depan seperti peringatan dini. Termasuk juga di dalamnya ada pencegahan
“Sehingga pengawasan tidak lagi terdesak bahwa ini penangkapan dan sebagainya. Kalaupun akhirnya sampai ke situ juga berarti menjadi bagian pengawasan,” ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi juga didiskusikan bagaimana koordinasi APH dan APIP bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan ini semakin hari semakin bagus.
“Sekali lagi forum ini menurut saya sangat membantu, saya berharap ke depan jauh lebih baik proses pengawasan daerah,” ujarnya.
Kepala Inspektorat Sulbar, Muhammad Natsir menyampaikan rapat koordinasi ini untuk melihat pemetaan pengawasan daerah sejauhmana realisasinya.
“Jadi kita bisa memperbaiki yang mana salah dan meningkatkan yang sudah bagus. Sehingga pengawasan itu kedepan semakin baik,” ucap Natsir.
Selain itu, pengawasan daerah akan dilakukan mengedepankan pencegahan agar bisa memperbaiki segala kekurangan yang ada di tahun 2023.
“Jadi kita bisa mengantisipasi di tahun 2024. Dengan demikian setiap program tahun depan bisa berjalan lancar,” tutupnya.
Dalam kaitan perencanaan Pembangunan Daerah, aspek pengawasan juga menjadi penting untuk menghasilkan program pemerintahan yang trasnfran dan akuntabel.” Pengawasan juga tak bisa dipisahkan dari aspek perencanaan pembangunan daerah, Pengawasan penting sebagai wujud realisasi prinsip transfaransi dan Akuntabel,” Jelas Kaban Bappeda Sulbar Dr.Junda Maulana.I***