BANNIQ.Id. Mamuju. DPP Organisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Indonesia (PPPK PWI) melakukan serangkaian audiensi strategis bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Rabu (26/8/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membahas kepastian status, penganggaran, hingga peningkatan kesejahteraan para pegawai PPPK Paruh Waktu di wilayah Sulbar.
Rangkaian silaturahmi diawali dengan tatap muka langsung bersama Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, di ruang kerja beliau. Dalam pertemuan tersebut, Sekjen PPPK PWI, Iqbal, memaparkan sejumlah poin krusial terkait tindak lanjut Surat Kemendagri No. 900.1.1/6032/SJ mengenai Permintaan Data Pemerintah Daerah.
Kabar Baik Kebijakan Fiskal dan Usulan Pengalihan Anggaran
Iqbal menyampaikan bahwa kebijakan yang akan dilakukan pemerintah pusat kini mulai memberikan ruang lega bagi Pemda terkait beban belanja pegawai. Hal ini merespons surat permohonan usulan kebijakan yang dikirimkan Organisasi PPPK PWI ke Kemensesneg dan Kemenseskab pada 13 April 2026 lalu.
”Harapan kami, koordinasi ini dapat membuat rekan-rekan PPPK Paruh Waktu di lingkup Pemprov Sulbar merasa tenang dan tidak perlu cemas terhadap isu pemberhentian massal akibat tekanan fiskal daerah,” ujar Iqbal.
Selain masalah pemetaan data, Organisasi PPPK PWI mengusulkan langkah strategis terkait rencana pemerintah pusat yang akan mengambil alih status serta penggajian ASN Tenaga Guru. Organisasi PPPK PWI memohon agar alokasi anggaran penggajian yg selama ini digunakan untuk guru yang dialihkan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan Pemerintahan Daerah untuk mendorong peralihan status PPPK Paruh Waktu Tenaga Teknis dan Nakes menjadi PPPK Penuh Waktu.
Jika setelah melihat evaluasi kinerja dan melihat ketersediaan anggaran serta kebutuhan jabatan di daerah masih terdapat pegawai paruh waktu yang belum terakomodasi menjadi penuh waktu, organisasi PPPK PWI memohon adanya penyesuaian standar kesejahteraan.
Hal ini mengingat tingginya biaya transportasi harian pegawai PPPK Paruh Waktu yang berdomisili cukup jauh dari pusat Kota Mamuju.
Dukungan Sekda dan Kepastian Data dari BPKAD
Usai bertemu Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, pengurus PPPK PWI melanjutkan diskusi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana. Sekda memberikan arahan positif agar seluruh PPPK Paruh Waktu terus menjaga integritas dan profesionalitas.
Pesan Utama Sekda Sulbar untuk PPPK Paruh Waktu:
• Kinerja Optimal : Menunjukkan performa kerja yang berkontribusi nyata di OPD masing-masing.
• Kedisiplinan : Menjaga tingkat kehadiran dan menghindari ketidakhadiran tanpa alasan yang sah.
• Harmonisasi : Memelihara hubungan kerja yang kondusif dengan rekan, atasan, serta pimpinan guna menjaga mutu pelayanan publik.
Kepastian administrasi semakin memperkuat hasil audiensi saat pengurus menyambangi Kepala BPKAD Sulbar, Muhammad Ali Chandra.
Ia memastikan bahwa data yang diminta Kemendagri terkait PPPK Paruh Waktu baik dari unsur Guru, Tendik, Nakes, maupun Tenaga Teknis telah rampung, ditandatangani oleh Sekda, dan resmi dikirimkan ke pusat. Langkah ini mempertegas komitmen Pemprov Sulbar dalam mengawal masa depan seluruh tenaga pegawainya./***
