Kepala bappeda Sulbar,Dr.Junda Maulana saat menjadi Narsum pada rakor TPKPD Sulbar(foto: banniq.id)
BANNIQ.Id. Mamuju — Percepat penurunan kemiskinan ekstrim, Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Rapat Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi Sulbar.
Rapat koordinasi yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulbar melibatkan Yayasan JICA (Japan International Cooperation Agency) dan dihadiri Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulbar, Tim Kordinasi Penanggulangah Kemiskinan daerah (TKPKD) Kabupaten Se Sulbar dan stakeholder terkait.
Masalah Kemiskinan menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi untuk diselesaikan, Kemiskinan bukan hanya berbicara masalah ekonomi saja tetapi juga di pengaruhi oleh aspek lainnya. Masalah ini tebtu tidak ingin diwariskan kepada generasi selanjutnya, sehingga dibutuhkan startegi yang tepat untuk menyelesaikan masalah Kemiskinan Ekstrem.
Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan kegiatan rapat koordinasi merupakan agenda rutin yang digelar dua kali setahun. Tujuannya untuk mengukur sejauh mana yang sudah dilakukan.
Menurutnya, saat ini angka Kemiskinan berada ditangan 2,94 persen, angka tersebut merupakan angka penanggulangan kemiskinan dengan kinerja tercepat di Pulau Sulawesi.
“Rapat evaluasi selalu harus dibiasakan untuk mengukur sejauh mana capaian dan masalah yang perlu dilakukan perbaikan,” kata Idris pada acara Rakor Penanggulangan Kemiskinan Daerah Sulbar di Hotel Maleo Mamuju, Senin,4 Desember 2023
perbaikan,” kata Idris pada acara Rakor Penanggulangan Kemiskinan Daerah Sulbar di Hotel Maleo Mamuju, Senin,4 Desember 2023
Pada rakor tersebut Pemerintah Provinsi Sulbar juga meminta dukungan JICA (Japan International Cooperation Agency) untuk melakukan penanganan kemiskinan di Sulbar.
“Kehadiran JICA dapat memperkuat kita di Sulbar, Kita berkomitmen membangun kerja sama ini lebih produktif kemungkinan program di jica bisa membangun koneksi kebijakan di Provinsi termasuk kepada kawan-kawan di Kabupaten,” ucap Idris.
Kemiskinan Ekstrem di Sulbar ditargekan dapat ditekan mencapi 10,70 persen pada 2024 mendatang.
Sehingga melalui rakor tersebut pemerintah ingin menyatukan persepsi dan menyatukan visi yang sama, termasuk memastikan semua orang harus memiliki data yang sama.
Apalagi saat ini Pertumbuhan ekonomi Sulbar terlihat membanggakan karena pertumbuhan ekonomi Sulbar di tahun 2023 sudah mencapai 7,5 persen.
Selain itu untuk menyelesaikan masalah Kemiskinan Ekstrem, peningkatan Kualitas SDM di Sulbar, harus terus ditingkatkan, utamanya menekan masalah anak tidak sekolah. “Kita ingin memastikan agar seluruh anak di Sulbar mengeyam pendidikan, untuk peningkatan kualitas SDM Sulbar,” tutupnya.
Di tempat yang sama Kepala Bappeda Sulbar, Dr. Junda Maulanan mengatakan Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan sebagai gerakan bersama tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak selaku pemangku kepentingan, dukungan dan kerjasama ini perlu di tingkatkan dan digerakan bersama pemerintah, dunia usaha, per bankkan, lembaga swadaya masyakat (lsm) dan masyarakat.
Untuk memaksimalkan kebijakan penanganan kemiskinan lebih lanjut, Sambung Junda maka diperlukan pemikiran-pemikiran dari seluruh pihak terkait. Untuk itu dipandang perlu untuk melakukan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengavaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten dan Menyusun Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Tahun 2024.I***