Deteksi Berbagai Masalah, Komisi III DPRD Sulbar Agendakan Pertemuan dengan Beberapa Kepala Balai

Hits: 32

Papan Proyek pembangunan Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa di Desa Kunyi Anreapi yang ditolka petani karena dinilai merugikan(photo:repro)

BANNIQ.Id.Sulbar| Pelaksanaan kebijkan kementerian PUPR di daerah dijalankan oleh beberapa balai,baik yang mencakup Bidang Bina Marga, Cipta Karya,Perumahan dan Kawasan Pemukiman, maupun Balai Sungai Wilayah (BSW). Untk mengetahui sinergitas program yang telah dijalankan oleh Balai tersebut termasuk permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan di Provinsi Sulbar, Pekan depan Komisi III DPRD Sulbar mengagendakan pemanggilan beberapa kepala Balai tersebut untuk membahas sinergitas dan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan di Sulbar.

” Benar Minggu depan kita agendakan pemanggilan beberapa kepala Balai di Sulbar sebagai perwakilan kementerian PUPR di Sulbar, disini ada wilayah Sungai, ada balai jalan dan Balai Cipta karya, tujuannya untuk mengetahui sinergitas program pembangunan di Sulbar juga untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi, contoh untuk balai jalan misalnya kita akan pertanyakan bagaimana penanganan jalan di Rangas Majene yang sudah berada pada tingkat ancaman kecelakaan pengguna jalan,” Ujar Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Muslim Fattah,Rabu(21/4/2021).

Politisi partai Golkar ini menambahkan, selain jalan masalah lain yang akan dipertanyakan ke balai yakni proses perencanaan bangunan yang sesuai standar kegempaan, karena saat ini hal tersebut masih disosialisasikan, komisi III sebut Muslim akan mempertanyakan bagaimana bangunan-bangunan yang ada atau yang sementara dibangun kembali apakah memang sudah sesuai dengan standar kegempaan.

” Kita juga baru-baru rapat terkait bangunan -bangunan yang ada di Sulbar apa sudah sesuai standar kegempaan, apalagi mengenai standar tersebut baru-baru disosialisasikan oleh pihak balai, nah bagaimana dengan bangunan sebelumnya, kita tdak ingin terjadi sesuatu bila sementara berkantor tiba-tiba terjadi gempa, dan bangunannya tidak sesuai standar kegempaan pasti banyak korban,” imbuhnya.

Ditambahkan, pihak balai sungai Wilayah III Palu Sulteng, terkait adanya proyek yang ditolak masyarakat, kemudian juga pihak Komisi III lanjut Muslim akan melakukan pengawasan terhadap pembangunan bendungan di Budong-budong senilai Rp.1.02 Trilliun dengan prinpsif bahwa Anggaran apapun yang digunakan membangun di Sulbar fungsi DPRD harus dijalankan yakni pengawasan.

” Kita juga ingin mengetahui perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh BSW III Palu, karena ada proyek yang ditolak oleh masyarakat, kemudian kita juga akan menyampaikan ke pihak balai untuk kita tetap melakukan pengawasan terhadap pembangunan Bendungan di Budong-budong yang juga dilaksanakan BSW III Palu, dengan prinpsif bahwa Anggaran apapun yang digunakan untuk membangun proyek di Sulbar tetap kita lakukan pengawasan,” Simpulnya.|asd

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *