BANNIQ.Id. Mamuju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Alokasi Anggaran APBD Tahun 2026 terkait anggaran BPJS, bertempat di Ruang Oval, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 30 September 2025. Rakor ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan strategis, termasuk Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana.
Ditemui usai rakor, Kepala Bapperida Sulbar menjelaskan pentingnya Rakor sebagai langkah awal memastikan perencanaan anggaran yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Rapat Koordinasi ini merupakan momentum penting dalam memastikan bahwa perencanaan anggaran APBD Sulbar Tahun 2026 benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam hal jaminan kesehatan. Kami di Bapperida memandang alokasi anggaran BPJS sebagai wujud komitmen pemerintah untuk menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan.,” ujar Junda.
Sebagai institusi perencana pembangunan daerah, Bapperida Sulbar memainkan peran sentral dalam mengintegrasikan alokasi anggaran BPJS dengan arah kebijakan RPJMD, indikator MBG, dan target SDGs. Junda menekankan bahwa proses perencanaan akan dilakukan secara transparan dan berbasis data, dalam rangka mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, melalui Quick Wins Sulbar Sehat yang digagas oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga.
“Kami mengapresiasi sinergi lintas sektor yang terbangun dalam forum ini. Kolaborasi antara OPD teknis, lembaga statistik, BPJS, dan tim ahli menjadi modal penting untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran,” tambahnya.
Bapperida juga berkomitmen memperkuat mekanisme perencanaan partisipatif dan monitoring berbasis bukti, agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulbar dalam mewujudkan visi Sulbar Maju dan Sejahtera, dengan memastikan seluruh warga memiliki akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terkendala biaya./ham-asd.
