BANNIQ.Id. Mamuju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Aula Andi Depu Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (18/6/2026).
Pencanangan dilakukan oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) bersama Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI Moh. Edy Mahmud, didampingi Kepala BPS Sulbar Suri Handayani.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan Rapat Kerja Pimpinan Semester I Tahun Anggaran 2026 untuk monitoring dan evaluasi Program Strategis Nasional serta Program Prioritas Provinsi Sulawesi Barat. Hadir unsur Forkopimda, para bupati se-Sulbar, pimpinan instansi vertikal, akademisi, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Gubernur SDK menegaskan bahwa data statistik yang akurat merupakan fondasi utama pembangunan yang tepat sasaran. Ia mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha mendukung Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar.
“Pembangunan yang baik harus dimulai dari data yang baik. Karena itu, mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 agar kita memiliki data akurat sebagai dasar pembangunan daerah,” ujar SDK.
Menurutnya, hasil sensus akan menjadi referensi penting dalam memetakan potensi ekonomi daerah, mendorong investasi, memperkuat UMKM, dan mendukung berbagai program prioritas pembangunan Sulawesi Barat.
Deputi BPS RI Moh. Edy Mahmud menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi terbesar yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Data yang dihasilkan akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.
Pendataan lapangan telah dimulai sejak 15 Juni 2026. Di Sulawesi Barat, sebanyak 1.388 petugas diterjunkan untuk mendata unit usaha secara door to door di pasar, pertokoan, sentra usaha, hingga usaha rumah tangga.
Melalui SE2026, BPS akan menghimpun data mengenai jumlah dan karakteristik usaha, ketenagakerjaan, pemanfaatan teknologi digital, serta sebaran aktivitas ekonomi.
Seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
Mengusung tagline “Mencatat Ekonomi Indonesia, Menenun Masa Depan Ekonomi Sulawesi Barat”, pencanangan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadirkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan./***
