ASPIRASI
Beranda » Reses di Bulutaba, Agus Ambo Djiwa Respon Aspirasi Umat Hindu

Reses di Bulutaba, Agus Ambo Djiwa Respon Aspirasi Umat Hindu

Anggota KomisiIV DPR RI Dr.H.Agus Ambo Djiwa saat kegiatan reses di Pasangkayu(foto:ist)

BANNIQ.Id. Pasangkayu. Anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Barat, , menggelar reses Masa Persidangan III di Kabupaten Pasangkayu, Ahad (1/3/2026), dengan fokus menyerap aspirasi masyarakat, khususnya umat Hindu di Kecamatan Bulutaba.

Dukung Pembentukan Kabupaten Balanipa, Mantan Ketua KAPP Pasangkayu Agus Ambo Jiwa Siap Berbagi Pengalaman

Kegiatan tersebut dilaksanakan di dua kecamatan, yakni Bulutaba dan Lariang, sebagai bagian dari komitmennya untuk turun langsung mendengar kebutuhan warga di daerah pemilihannya.

Di Bulutaba, Agus bertemu pemuka agama Hindu, tokoh masyarakat, dan warga dalam dialog terbuka yang berlangsung hangat. Ia didampingi anggota DPRD Sulbar Fraksi PDIP, .

Resonansi Perjuangan Pembentukan Sulbar untuk DOB Balanipa

Dalam pertemuan itu, umat Hindu menyampaikan aspirasi terkait pembinaan keagamaan, dukungan kegiatan adat dan keagamaan, serta kebutuhan sarana dan prasarana tempat ibadah yang lebih memadai.

Agus menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut akan menjadi perhatian serius untuk diperjuangkan di tingkat pusat, terutama melalui perannya di Komisi IV dan Badan Anggaran DPR RI.

Hadir Bersama Perangkat Adat, Arayang Balanipa Tegaskan Sikap dan Komitmen Dukungan Perjuangan Terbentuknya DOB

Sementara itu, saat reses di Kecamatan Lariang, masyarakat mengusulkan peningkatan infrastruktur, akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.

Mantan Bupati Pasangkayu dua periode ini menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama di daerah yang dikenal majemuk tersebut.

Menurutnya, harmoni sosial menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan dan menciptakan suasana aman serta kondusif di Pasangkayu.

Ketua DPD PDIP Sulbar itu pun berkomitmen mengawal aspirasi umat Hindu dan masyarakat di Bulutaba serta Lariang agar dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah./***

× Advertisement
× Advertisement