Hamparan Persawahan di Kabupaten Polman, Polman dikenal sebagai daerah Swasembada Beras di Sulbar(foto;repro)
Selepas Masa Jabatan Andi Ibrahim Masdar dan HM Natsir, Siapa Figur yang Bakal Jadi Pj Bupati Polman? Simak Ulasannya
Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar Bersama HM Natsir akan berakhir pada akhir Desember bulan depan. Maka sesuai ketentuan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah menyebutkan bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
Kemudian aturan turunan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, terutama mengatur tentang teknis dan persyaratan Penjabat Gubernur, Bupati dan Penjabat Walikota termaktub pada pasal
Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota bahwa; Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota yang diangkat dengan memenuhi persyaratan:
a). mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;b). pejabat ASN atau pejabat pada jabatan ASN tertentu yang menduduki JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Gubernur dan menduduki JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota; c). penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik; dan d). tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e). sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.
Syarat ini tentu berlaku universal untu semua daerah di Seluruh Provinsi, Kabupaten Kota di Seluruh Indonesia, Tidak terkecuali untuk Kabupatem Polman. Nah merujuk pada aturan dia atas, Semua yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemerintah Daerah tentu masuk kategori untuk diusulkan Pemprov Sulbar sepanjang pejabat bersangkutan tidak akan memasuki purna bakti selama setahun ke depan.
Di luar syarat yang telah ditegaskan dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, Penulis mencoba menampilkan figur-figur yang Layak Menjadi PJ Bupati Polman yang saat ini menjadi JPT Pratama di Pemprov Sulbar, d tentu dengan Pengalaman birokrat masing-masing, dan memiliki hubungan emosional dengan Kabupaten Polman, meskipun ini tidak menjadi syarat sebagaimna acuan regulasi pengangkatan Penjabat Bupati. Berikut Figur-figur tersebut diurut berdasarkan abjad.
Abd.Wahab Hasan Sulur.
Pamong senior purna STPDN ini dikenal sebagai birokrat yang berpengalaman berdasarkan titian jabatan yang pernah dijabat, antara lain, Mantan Kabag Pemerintahan Biro Tapem, Karo Tapem dan Kini sebagai Sekertaris DPRD Sulbar, meskipun ia pernah lama bertugas di Kabupaten Pangkep Sulsel, Namun kedekatan secara geopolitik dengan Kabupaten Polman tak diragukan, Ia lahir dan menammatkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Polmas dan Tamat SLTA di SMAN 1 Makassar. Ia juga Pernah ikut Kontestasi Pilkada di Polman., pembawaannya yang hambel membuat figur ini akrab dengan berbagai komponen Masyarakat.Dirinyq juga pernaj menjabat sebagai PJS Bupati Mamuju pada Pilkada 2020 lalu.
Amujib
Sama seperti Abd.Wahab Amujib juga adalah Pamong Senior di Pemprov Sulbar yang juga Purna STPDN. Karirnya juga cukup moncer, ia pernah dipercaya sebagai Kepala BKD Pemprov Sulbar dan Kini Sebagai Kepala BPPKD Pemprov Sulbar. Ia juga pernah lama jadi Birokrat di Pemkab Polman, dan Pada Pilkada polman tahun 2018 ia pernah ditunjuk Sebagai PJS Bupati Polman.
Hamdani Hamdy
Terangkat Sebagai ASN di Pemkab Polman dan kini sebagai Karo Ortala Pemprov Sulbar. Meski Usianya masih terbilang Muda, namun pengalamn birokrasinya sudah matang. Ia pernah menjabat Karo Barjas Pemprov Sulbar dan dinilai berhasil memimpin OPD yang berwenang dalam bidang Lelang Barang dan Jasa ini.
Hamzih
Birokrat yang satu ini mengawali karier sebagai Akademisi di UNM Makassar, kemudian beralih ke Birokrasi setelah Provinsi Sulbar terbentuk pada tahun 2004. Beberapa jabatan yang pernah diiemban di Pemprov yakni Mantan Kepala Kantor Penghubung Pemprov Sulbar di Jakarta, Mantan Karo Humas, Mantan Kadispora dan sekarang sebagai Staf Ahli Gubernur Sulbar.
Jaun
Meskipun Ia kelahiran Majene, namun birokrat Pemprov Sulbar Purna STPDN ini memiliki kedekatan emosioanal dengan Masyarakat Polman, terutama Tinambung ia lama menjadi Camat Tinambung yang selanjutnya pejabat di Pemkab Polman dan akhirnya pindah ke Pemprov Sulbar. Kini birokrat yang dikenal tegas ini dipercaya Sebagai Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(DPPMD) Sulbar.
Muh.Saleh Rahim
Lahir dan Besar di Tinambung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman, dan memulai Karier Sebagai ASN pada Tahun 1992 setelah Purna STPDN. Pimpinan di Pemerintahan di jenjang bawah sebagai lurah di dua kelurahan di Polman, kemudian Menjadi Camat Tinambung, dimana masyarakatnya dikenal keras dan kritis, namun dengan kematangan leadership yang dimilikinya telah melambungkan karier birokrasinya, hingga ia diperjaya menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sebagai Karo Pemerintahan dan Kesra. Sebelumnya juga pernah menjadi Kabag Keuangan di Setwan DPRD Sulbar.
Mustari Mula Tamaga
Basicnya sebagai birokrat yang bertalenta seniman dan pemerhati budaya menjadikannya sebagai sosok yang memiliki relasi sosial yang luas. Beberapa even besar di Polman berhasil ia sukseskan sejak ia menjabat sebagai Sekdis Pariwisata Polman, salah satunya Pifaf yang telah digelar beberapa kali Pemkab Polman. Kini ia menjabat Sebagai Kadis Kominfopers Sulbar.
Dari kesekian figur yang diulas dalam tulisan ini, hanyalah gambaran umum tentang kelayakan secara regulative dan kompetensi yang dimiliki masing-masing figur, yang pada akhirnya terpulang ke DPRD Polman dan Pj Gubernur Sulbar sebagai Pihak Yang berkewenangan mengusulkan para calon Penjabat Bupati Polman, Kita menunggu siapa yang bakal diusul, yang sesuai informasi yang diterima Banniq.Id Kemendagri Sudah Meminta Usulan pengajuan Calon Penjabat Bupati Polman.(Ulasan; Samad Almandary)