Rabu, Juli 24, 2024

Sembilan Belas Tahun Sulbar dan Penanganan Problematika Sosial Yang Belum Tuntas

- Advertisement -

Samad Almandary, Pimred Banniq.Id

Sembilan Belas Tahun Sulbar dan Penanganan Problematika Sosial Yang Belum Tuntas

         Oleh : Samad Almandary

 BANNIQ.Id.Opini. Titik pijak Refleksi 19 tahun Sulbar Kembali dilaksanakan hari ini tanggal 22 September 2022, sebagai momen mengenang Sejarah pembentukan Provinsi Sulbar yang terlahir berdasarkan Undang-undang nomor 26 Tahun 2004, dasar terbentuknya wilayah Eks Afdeling Mandar sebagai Provinsi ke 33 terpisah dari Provinsi induknya Provinsi Sulawesi Selatan.

Memulai administrasi pemerintahan Pemprov Sulbar Mendagri Menunjuk Oentarto Sindung Mawardi Sebagai Penjabat Gubernur Pertama Provinsi Sulbar, pada tahun 2005, kemudian dilanjutkan Syamsul Arif Rivai, kemudian Gubernur defenitif pertama, Anwar Adnan Saleh, Selama dua periode yakni 2006-2011, dan 2011-2016, lalu untuk mempersiapkan Pemilihan Gubernur tahun 2017, Mendagri Kembali Menunjuk Pj Gubernur Sulbar Carlo Brix Tewu, Lalu HM Alibaal Masdar mencatatkan namanya sebagai Gubernur defenitif kedua  yang dialntik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Mei 2017 untuk periode 2017-2022.

Kemudian untuk menunggu pemilu serentak di tahun 2024, Mendagri Kembali menunjuk Dr. Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulbar yang memimpin Sulbar selama setahun dari tanggal 12 Mei 2022 hingga 12 Mei 2023, dan kini dilanjutkan Pj Gubernur berikutnya, Prof.Dr. Zudan Arifakhrolloh yang dilantik tanggal 12 Mei 2023 Lalu oleh Mendagri Tito Karnavian.

Tentu dari silih bergantinya  gubernur maupun Pj Gubernur Sulbar ini, secara linear telah menorehkan cacatan-catatan keberhasilan pada setiap masa kepemimpinan tersebut, disamping agenda-agenda lainnya yang belum tuntas dan masih dikebut hingga saat ini, Sulbar pernah memiliki catatan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik pada tahun 2017 yang mencapai 6%, kemudian berfluktuasi dan menurun drastis sekira 2,4%  pada tahun 2020 karena Pandemi Covid 19, kemudain perlahan trend pertumbuhan Kembali membaik hingga naik 5 % pada Triwulan I tahun 2023 dan 6.42% pada triwulan II(Sumber data: Bappeda Sulbar)

Kondisi fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut beririsan pula dengan problematika Sosial  yang dihadapi oleh sulbar, yakni Kemiskinan Ekstrim, Stunting, Pernikahan anak, Anak Tidak Sekolah (ATS), ditambah satu yakni Inflasi yang catatannya baik, karena Provinsi Sulbar berada di urutan kedua terendah Inflasi sebagaimana rilis yang dikeluarkan oleh BPS inflasi Sulbar pada bulan Juli  sebesar 1.34%.

Kemudian untuk catatan angka kemiskinan ekstrim sulbar memperlihatkan catatan sebesar 41.406 jiwa pada tahun 2022 atau sekira 2.94% dari jumlag penduduk Sulbar, angka ATS juga berbilang tinggi yakni sekira 48.000  anak yang tersebar di Enam Kabupaten di Sulbar, lalu privalensi Stunting yang menjadi tertinggi kedua setelah NTT yang angkanya 35%. Kemudain angka pernikan anak juga Sulbar masih memiliki catatan yang cukup tinggi pada tahun 2021 yakni 17.71 % dan menyusut cukup signifikan pada tahun 2022 yakni 11.70%.

Guna meminimalisir 4 Masalah ini  Pemprov Sulbar melalui Pj Gubernur Prof.Zudan Arifahkrulloh telah mencananagkan program akselerasi Penanganan 4+1 yang dikuatkan dalam bentuk satuan tugas dimana OPD lingkup Pemprov Sulbar berkolaborasi ersama dalam menuntaskan masalah ini. Meskipun demikian, catatan kecil penulis dalam tulisan ini mencoba mendrive pemikiran agar penanganan masalah ini dapat terlaksana secara maksimal dan menghasilkan luaran dengan tertekannya angka 4 Permasalahan tersebut.

Yang pertama, dari Otoritas data yang ada sekarang, bukan tidak valid dan reliable namun diperlukan satu updating data, untuk menghasilkan data rill seperti yang ada di lapangan. Kemudian postur Anggaran di APBD Sulbar, setidaknya didominasi oleh kegiatan rill untuk menuntaskan masalah tersebut. Program yang terkesan seremonial ditiadakan dan anggarannya untuk padat karya penguatan ekonomi Masyarakat agar dapat secara linear terusmenumbuhkan income Masyarakat guna menopang kehidupan keluarga yang semakin baik, dan mendapatkan aksebilitas Pendidikan, Kesehatan dan kesempatan kerja.

Selanjutnya untuk percepatan serapan anggaran dan perputaran ekonomi Masyarakat makin cepat di awal-awal tahun, Pemprov diharapkan melakukan percepatan akselerasi program jangan pada saat last menit program-program tersebut baru dilaksanakan, sejatinya awal triwulan II sudah berjalan setelah usai proses administrasi pada triwulan pertama, termasuk untuk program Pembangunan yang sifatnya konstruktif.(Penulis Pimred Media Online Banniq.id)

BERITA TERKAIT

Berita Populer

Komentar Pembaca

error: