Tak Penuhi Unsur Materil, Kasus Dugaan Pemotongan 5% Anggaran DAK SMK Dihentikan

Hits: 183

Photo kegiatan Pressconference Kajati Sulbar Johny Manurung beberapa waktu lalu, didampingi Aspidsus,Fery Mupahir,Kasi Penyidikan Rizal dan Kasi Penkum Kejati Sulbar, Amiruddin tentang Pengamanan sementara Uang sekira Rp.2 M pemotongan 5% Dana DAK (photo:Bnq)

BANNIQ.Id.Sulbar | Tahap Penyelidikan kasus dugaan pemotongan DAK SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ), oleh jaksa penyelidik pidana khusus ( Pidsus ) Kejati Sulbar, dihentikan dan tidak lanjut ke tingkat penyelidikan, penghentian penyidikan kasus tersebut, karena tidak ditemukan perbuatan melawan hukum atau tidak terpenuhi unsur materilnya.

Kajati Subar Johny Manurung SH, membenarkan penghentian penyelidikan kasus dugaan adanya pemotongan DAK 5 persen pada bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi dengan beberapa perteimbangan. Salah satunya jaksa penyelidik tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum. Namun meskipun kata dia, jika ada pihak pihak terkait menemukan kembali adanya bukti, sekiranya kasus ini bisa kembali dibuka.

” saya kira kasus adanya dugaan pemotongan SMK ini, kami nyatakan penyelidikannya dihentikan karena tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum. Namun tidak menutup kemungkinan kasus ini bisa kembali dibuka jika ada pihak – pihak lain yang memiliki bukti, kami terbuka menerima laporan – laporan untuk dibuka kembali kasus ini, ” jelas Kajati Sulbar, Johny Manurung, sebagaimana dikutip dari Pojok Celebes.Com, Rabu(5/5/2021).

Senada dengan Johny Manurung, Kasi Penkum Kejati Sulbar, Amiruddin,SH juga menjelaskan, penghentian penyelidikan kasus dugaan pemotongan 5 persen pada SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar, bukan tanpa alasan. Kata dia, berdasarkan hasil ekspose kasus yang dihadiri sejumlah petinggi Kejati serta beberapa jaksa penuntut, disepakati penyelidikan kasus dugaan pemotongan DAK SMK sebanyak 5 persen dinyatakan dihentikan.

“yang menjadi alasan kasus ini tidak dinaikan ke tingkat penyidikan adalah tidak memenuhi unsur materil atau bukti adanya perbuatan melawan hukum berdasarkan dengan lidik seperti beberapa keterangan pihak sekolah dan hasil koordinasi dengan ahli serta print out percakapan lewat media Whatsapp pada group fasilitator dengan Kepsek. Hal ini tidak ditemukan adanya dugaan kejanggalan terhadap kasus ini,”beber Amiruddin.

Ditambahkan, pada intinya dari penyelidikan dugaan kasus ini, tidak ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi adanya dugaan pemotongan 5 persen dalam pelaksanaan DAK fisik SMK tahun anggaran 2020.

Kendati demikian kata dia, tidak ditemukannya bukti materilnya, namun bukti formil penyidik justru menemukan adanya pelanggaran pada Permendikbud nomor 11 tahun 2020 atau Juklak seperti adanya dicantumkan anggaran administrasi dalam RAB yang sebenarnya hal itu ditanggung oleh pihak diknas.

“Memang ada pelanggaran formilnya dimana menabrak aturan Kemendikbud atau Juklak. Ada ditemukan pencantuman anggaran administrasi dalam RAB itu, dan ini yang tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 11 tahun 2020. Sebenarnya item – item itu tidak perlu dikasih masuk di RAB. Tetapi yang menjadi tanggung jawab adalah dinas untuk mem back up dalam pendanaan. Tetapi yang terjadi pendanaan dibebankan ke pihak sekolah, ” tandasnya.

Ditanya adanya uang 2,3 Miliar yang dikembalikan para Kepsek ke penyidik ? Kata dia, anggaran itu bukan uang sitaan melainkan uang titipan yang diamankan karena memang terdaftar dalam RAB, dan uang tersebut belum mengalir kemana – mana dan masih mengendap di rekening pihak sekolah. Dan ini tidak ada ditemukan perbuatan melawan hukum karena belum diserahkan ke oknum tertentu

” Sebenarnya kalau dalam Juklak tidak perlu lah dana itu tercatat di RAB untuk pembiayaan administrasi. Tapi beruntungnya, anggaran ini masih mengendap di rekening sekolah belum mengalir kemana – mana, berbeda dengan kasus SMA tidak tercatat dalam RAB dan dananya sudah mengalir kemana – mana, ” ungkapnya.

Masih dia, waktu penyelidikan kasus dugaan pemotongan DAK SMK tahun 2020 pada Diknas Provinsi Sulbar, dilakukan sejak bulan Desember 2020. Sebanyak 65 Kepsek yang dimintai keterangan hanya 56 Kepsek yang mengembalikan dana tersebut dengan jumlah bervariasi.

Amiruddin melanjutkan, penegakan hukum bukan semata mata mencari kesalahan dan memenjarakan, namun terpenting menyelamatkan negara dari potensi kerugian.
Penyelidikan ini telah menyelamatkan potensi kerugian yang dapat terjadi. Ini bisa menjadi koreksi buat pemprov pada umumnya, dan khususnya untuk stake holder terkait agar dapat lebih tertib dan berhati hati mengelola anggaran.

” Yang terpenting jaksa penyelidik bisa menyelamatkan negara dari potensi kerugian, hal ini jaksa penyelidik Pidsus sudah maksimal bekerja. Dan kasus korupsi itu harus terpenuhi dua unsur yakni formil dan materilnya. Memang dugaan awalnya isu kasus nya sama dengan SMA. Namun setelah kita lidik tidak memenuhi unsurnya. Kita boleh saja berasumsi tetapi tidak ada bukti.” simpul Amiruddin.|nn-asd

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *