BANNIQ.Id.Sulbar. Tim penyidik Kejati Sulbar kembali melakukan penahanan terhadap tersangka atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan ( LPP) Kelas III Mamuju bersumber dari anggaran Kanwil Kemenkumham Sulbar TA 2018, Kamis(11/11) Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (DIDIK ISTIYANTA, SH., MH.) Nomor: PRINT-842/P.6/Fd.2/11/2021, Nomor: PRINT-843/P.6/Fd.2/11/2021, Nomor: PRINT-844/P.6/Fd.2/11/2021, Nomor: PRINT-845/P.6/Fd.2/11/2021 tanggal 11 Nopember 2021,
Kasi Penkum Kejati Sulbar Amiruddin,SH menyampaikan berdasarkan SPRINT Kejati Sulbar Memerintahkan Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat melakukan penahanan RUTAN terhadap Para Tersangka M, SB, AW dan A.
Ditambahkan, untuk posisi kasus pada Tahun Angaran 2018 dilaksanakan Pembangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju yang anggarannya bersumber dari DIPA Lapas Perempuan; Bahwa dalam pelaksanaannya kegiatan Pembangunan Gedung LPP Kelas III Mamuju dilaksanakan oleh PT. MJK berdasarkan kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp. 17.775.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Bahwa dalam pelaporan pekerjaan tersebut dilaksanakan hingga selesai 100 % dan telah dibayarkan 100 %, akan tetapi terdapat kekurangan Kuantitas maupun Kualitas sehingga diduga merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 1.6 miliar.
Bahwa tersangka M, selaku PPK telah menyalahgunakan kewenangannya, yaitu melaporkan Pelaksanaan atau penyelesaian Pengadaan Barang atau Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran tidak sesuai dengan kenyataan, menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran tidak sesuai dengan kontrak, melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran tidak sesuai dengan progress pekerjaan kepada kuasa pengguna anggaran, sehingga pembayaran pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan hasil pekerjaan yang menimbulkan dugaan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 1,6 miliar.
“Tersangka SB selaku Pelaksana kegiatan/ Direktur PT. MJK, tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan kontrak/ yang diperjanjikan, tetapi malah menyerahkan kepada orang lain, yaitu tersangka AW, serta bersepakat untuk membagi-bagikan fee dari pembayaran pekerjaan tersebut,” terang Amiruddin.
Untuk peran tersangka AW, lanjut Amiruddin selaku Pelaksana lapangan, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, serta bersepakat dengan SB. untuk membagi-bagikan fee dari pembayaran pekerjaan tersebut, setelah melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak, AW melaporkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga diduga menimbulkan kerugian negara
Bahwa tersangka A, selaku Konsultan Pengawas/ Direksi CV. CPN, melaksanakan tugasnya dengan melaporkan pekerjaan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga pembayaran pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan hasil pekerjaan.
Amiruddin juga menyebut, Pasal yang disangkakan , terhadap tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kemudian untuk penahanan lanjut Amiruddin didasarkan atas alasan dilakukannya penahanan :
a) Pasal yang disangkakan kepada Tersangka adalah Pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 (lima) tahun.
b) Adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri dan merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mempengaruhi saksi-saksi lainnya
“Waktu dan tempat penahanan : 20 hari di Rutan Klas II B Mamuju sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan 30 Nopember 2021,” pungkasnya.|asd
