BANNIQ.Id. Mamuju. Mematangkan persiapan kader untuk Menyambut Pileg Tahun 2024, DPW Partai Keadilan sejahtera (PKS) menggelar rapat konsolidasi yang akan dihadiri oleh Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode Ahmad Heriawan yang juga Wakil Ketua Dewan Syura DPP PKS, Sabtu besok tanggal 3 Desember 2022.
Kedatangan Ahmad Heriyawan di Mamuju selain untuk konsolidasi kader juga akan menjadi pemateri untuk kegiatan dialog Kebangsaan yang bakal dihadiri tokoh lintas Agama Mamuju. ” Wakil ketua Dewan Syuro PKS akan hadir di Mamuju esok, dalam rangka konsolidasi kader dan aktifasi atau memanasi mesin politik terutama bagi para Bakal Callon Anggota DPRD (BCAD) PKS di Semua jenjang, selain itu beliau juga akan jadi pemateri dialog Kebangsaan yang diagendakan hari Minggu,” Jelas Ketua DPW PKS Sulbar Ir.Yuki Permana, Jum’at (2/12).
Dijelaskan, persiapan yang telah dilakukan oleh DPW PKS untuk menyambut Pileg 2024 semua jenjang sudah ada komposisi BCAD baik untuk DPRD Kabupaten, Provinsi dan DPR RI meskipun belum lengkap karena masih membangun komunikasi dengan para BCAD untuk mengisi Dapil masing-masing. ” Kalau BCAD kita di semua jenjang sudah ada komposisi, namun belum utuh 100% seperti untuk Dapil I Mamuju masih kurang 3 dari 8 kursi di dapil 1, dan juga dapil lainnya, kemudian untuk DPRD Provinsi juga sudah terkomposisikan, dan kita targetkan dapat kursi setiap dapil, selain itu karena adanya pengurangan kursi di tiga Kabupaten yakni pasangkayu, Mamasa dan Polman, ini juga kita akan finalkan nanti, pokoknya dalam waktu dekat Komposisi BCAD sementara kita akan segera rampung,” timpalnya.
Kemudian agenda dialog kebangsaan yang akan digelar di WaterPark D Maleo Hotel, Ahmad Heriyawan akan menyampaikan materi yang selama ini menjadi konsen Perjuangan PKS seperti SIM Gratis untuk Sepeda Motor di bawah 200CC juga tentang pajak penghasilan yang dinilai belum saatnya diberlakukan kepada masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp. 4.000.000.
” Dalam dialog kebangsaan nanti sebagai Partai yang menjual politik gagasan, nantinya akan dibicarakan tentang konsen PKS terhadap perjuangan untuk masyarakat kecil seperti SIM Gratis, kemudian pajak Penghasilan bagi masyarakat dapat dikenakan bila berpenghasilan di atas Rp. 8 juta, tapi kalau Rp. 4 Juta dalam pandangan PKS ini memberatkan masyarakat, nah politik gagasan inilah yang selalu kita akan perjuangkan, dan kita berharap kursi PKS di DPR RI dapat meningkat dari sekarang untuk memperjuangkan kebijakan ini,” pungkasnya.I***