Senin, November 25, 2024

Kemenkes Apresiasi Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Sulbar

- Advertisement -
PLT Kadis Kesehatan Provinsi Sulbar, dr.Hj.Indahwati Nursyamsi,M.Kes, saat menyampaikan presentase pembangunan Program.Bidang Kesehatan pada kegiatan Bimwil Pertemuan Evaluasi Program P2P di Grand Maleo Hotel Mamuju(photo:smd)

BANNIQ.Id.Sulbar. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Pencegahan dan Pengendalian (P2P) memberi penilaian atas indeks Pembangunan kesehatan yang telah dicapai Provinsi Sulbar. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjend P2P Kemenkes, Dr.Anung Sugihantono,M.Kes, di sela kegiatan Pembimbingan Wilayah(Bimwil) dalam rangka Pertemuan Evaluasi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Implementasi PIS PK Provinsi Sulawesi Barat, Kamis(25/7/2019) di Ballroom Hotel Grand Maleo Mamuju, yang dihadiri Ratusan pejabat dan Kepala UPTD Kesehatan Se Provinsi Sulawesi Barat.

Dr.AnungSugihantono,.M.Kes.mengatakan, setiap lima tahun sekali Kemenkes melakukan Rating, atau penilaian terhadap pembangunan Kesehatan melalui Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat, dan Provinsi Sulbar menunjukkan nilai yang cukup bagus lima tahun terakhir ini.

Penyerahan Cindramata Pemprov Sulbar oleh Asisten I Pemprov Sulbar kepada Dirjend P2P Kemenkes,Dr.Anung Sugihantono,M.Kes(photo:smd)

” Dari rating yang kita lakukan setiap lima tahun sekali, Sulbar cukup bagus dalam.lima Thun terakhir ini, periode lalu berada di angka 0,48%, dan periode ini meningkat menjadi 0,58 %, sebagai provinsi Baru ini menguntungkan,” Lugasnya.

Dari hasil rating itu pula sambung Anung, di Sulbar tidak ada kesenjangan pembangunan kesehatan yang terlalu ekstrim antar kabupaten karena pada tataran terendah berada di angka 0,48% dan tertinggi di posisi 0,61%.

” Hal ini akan memudahkan untuk peningkatan akses dan pemerataan pembangunan kesehatan ke depan meskipun tantangannya yang juga meningkat, tentu solusinya adalah peningkatan standar pelayanan minimal sesuai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam Negeri,” Pungkasnya.

Di momen yang sama,PLT Kadis Kesehatan Provinsi Sulbar,dr.Hj.Indahwati Nursyamsi,M.Kes, juga menguraikan tentang kebijakan strategis pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Sulbar yang pijakannya merujuk pada visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Setyabero,S.KM,M.Kes dan beberapa pejabat Dinkes Kabupaten Se Sulbar saat mengikuti Rapat evakuasi Program P2P di Ballroom Grand Maleo Hotel Mamuju(photo:smd)

Dia menyebutkan, Sesuai visi Gubernur dalam pembangunan bidang kesehatan, Dinkes mengimplementasikan program kebijakan seperti Rumah Marasa(Mandiri,Cerdas dan Sehat), Peningkatan layanan kesehatan Ibu Hamil, melalui program save ibu hamil.” Di Sulbar masih tinggi kematian ibu dan anak, untuk mengatasi masalah tersebut kita desain program save ibu hamil untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi,” Bebernya.

Selain itu Sambung dr.Indah, program strategis lainnya, seperti fasilitasi program Marasa juga Legalisasi Rumah sakit Rujukan di Provinsi Sulbar.

” Di Sulbar kita memiliki dua Rumah sakit Rujukan, yakni Rumah sakit Regional Sulbar dan Rumah Sakit Daerah di Kabupaten Polman,” Pungkasnya.|smd

BERITA TERKAIT

Berita Populer

Komentar Pembaca

error: