PARLEMEN

Agus Ambo Djiwa Dorong Budidaya Lobster Jadi Penggerak Ekonomi Pesisir, Minta Tata Kelola BBL Diperketat



BANNIQ.Id. Batam.Anggota Komisi IV DPR RI, Agus Ambo Djiwa, mendorong pengembangan budidaya lobster sebagai salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir sekaligus memperkuat sektor perikanan budidaya nasional.
Hal tersebut disampaikan Agus saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (23/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi IV DPR RI meninjau langsung model percontohan budidaya lobster yang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi perikanan budidaya nasional.

Agus Ambo Djiwa Sampaikan Keluhan Petani Sawit Kecil soal Kelangkaan Pupuk ke Mentan

Menurut Agus, model budidaya yang diterapkan di BPBL Batam memiliki prospek besar dan layak direplikasi di berbagai daerah yang memiliki potensi perairan laut.

“Dengan dukungan teknologi, pendampingan kepada pembudidaya, serta kebijakan yang tepat, kami optimistis budidaya lobster mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas perikanan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat pesisir,” ujar mantan Bupati Pasangkayu dua periode itu.

RDP Komisi IV DPR RI, Agus Ambo Djiwa Dorong Penguatan Sektor Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Sulbar

Selain mendorong peningkatan produktivitas budidaya, politisi PDI Perjuangan tersebut juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola Benih Bening Lobster (BBL). Menurutnya, tata kelola yang baik harus mampu memastikan pemanfaatan BBL untuk kebutuhan budidaya di dalam negeri sekaligus menutup celah penyelundupan yang hingga kini masih menjadi persoalan.

Agus menegaskan, praktik penyelundupan BBL tidak hanya mengancam kelestarian sumber daya lobster, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Agus Ambo Djiwa Dorong UMKM Pasangkayu Pahami SVLK, Kelola Hutan Secara Legal dan Berkelanjutan

“Karena itu, sinergi antara KKP, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar pengawasan terhadap peredaran BBL semakin efektif serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha budidaya,” tegasnya.

Agus memastikan Komisi IV DPR RI akan terus mendukung berbagai program pengembangan budidaya perikanan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap keberhasilan model budidaya lobster di BPBL Batam dapat segera direplikasi di berbagai daerah di Indonesia sehingga potensi sumber daya kelautan dapat dimanfaatkan secara optimal, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus meningkatkan daya saing perikanan budidaya Indonesia di pasar domestik maupun internasional./***

× Advertisement
× Advertisement