BANNIQ.Id.Jakarta. Anggota DPD RI AJBAR, menyampaikan bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran Covid -19 pemerintah harus putuskan LOCKDOWN.
Kebijakan ini tidak mengenal kata terlambat harus dilakukan secara nasional dengan memerintahkan para gubernur, bupati dan walikota bahwa dana APBD dan dana desa dapat digunakan untuk pembiayaan pengadaan sembako untuk kebutuhan selama Lockdown.
Pemerintah harus tegas tidak boleh hanya sekedar himbaun saja tetapi harus langkah kongkrit. Negara harus hadir melindungi rakyatnya. Sangat jelas kebijakan presiden keselamatan rakyat lebih utama, oleh sebab itu kebijakan harus kongkrit.
” Tidak boleh ada pemda tidak berbuat maksimal karena kekurangan anggaran. Belanja APBD segera dirubah dan dimudahkan, saya pikir hanya dengan ijin prinsip dr DPRD Eksekutif bisa segera eksekusi anggaran,” Kata Ajbar Kamis(26/3/2020)
Selain itu selama Lockdown Senator AJBAR menyampaikan bahwa seluruh kredit UMKM dan rakyat miskin kita ditunda pembayarannya. Ini agar kebijakan lockdown betul2 efektif dan isolasi diri dirumah masing-masing dapat dijalankan.
Selain itu AJBAR juga menyampaikan keheranan dan penyesalan karena adanya informasi adanya penutupan posko tanggap pemeriksaan setiap kedatangan dipintu utama perbatasan Sulsel didesa Paku. Kalau benar posko itu ditutup karena anggaran maka saya tidak tahu apakah PEMDA tidak paham atau gagal paham atas kebijakan pemerintah pusat.
“Oleh sebab itu sy menghimbau saatnya kita berjibaku berbuat sesuai kemampuan untuk penanganan virus covid -19. Minimal bisa berdiam dirumah sudah dapat mengurangi beban tenaga medis kita,” Pungkasnya.|smd
