BANNIQ.Id.Sulbar.– Tim peneliti dana desa Universitas Sulawesi Barat ( Unsulbar ) merekomendasikan pemanfaatan dana desa memprioritaskan ke bidang pengembangan ekonomi perdesaan yang akan berdampak bagi pengentasan kemisikinan di wilayah pedesaan.
Hasil penelitian Unsulbar menemukan 90 persen dana desa terserap ke pembangunan infrastruktur.
Untuk tahun anggaran 2019, total dana desa yang masuk ke Sulawesi Barat mencapai Rp 560 Milyar.
Peneliti senior yang juga Wakil Rektor II Unsulbar, Anwar Sulili mengungkapkan, setelah selama ini dana desa lebih banyak terserap ke bidang infrastruktur, maka penting terjadi perubahan paragdigma pemanfaatan dana desa .
“ Bila selama ini (dana desa,-) lebih banyak terserap ke (bidang,-) infrastruktur, maka mulai saat ini, prioritas (dana desa,-) harus lebih banyak dialokasikan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan ekonomi rakyat desa, sehingga memiliki dampak nyata bagi pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi rakyat desa,” kata Anwar saat tampil sebagai pembicara di dalam workshop Kajian Kebijakan Tenaga Pendamping Profesional Dana Desa di Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Senin, 24 Juni 2019.
Pentingnya pemanfaatan dana desa untuk peningkatan kualita masyakat di perdesaan juga disampaikan staf Ahli P3MD Enda Layuk Allo.
Enda yang mewakili Direktur P3MD Kemendes menuturkan, di tahun anggaran 2019, desa-desa di Sulbar total menerima lebih dari Rp 560 milyar sebagai dana desa. Ia menekankan dana desa tersebut harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualita desa dan masyarakatnya.
“Ini tugas bersama yang tidak ringan, tapi mulia. Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2018 menunjukkan bahwa 264 desa dari 575 desa Sulbar berkategori tertinggal dan sangat tertinggal,” jelas Enda.
Ia menambahkan, hanya lima desa yang mendapat kategori sebagai desa maju dengan perincian 2 desa di Polman dan Mamuju Tengah, dan 1 di Mamuju.
Menurut Enda, hasil IDM Sulbar sejalan dengan hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM rendah, persentase desa sangat tertinggal dan tertinggal tinggi. Besaran nominal dana desa yang diterima, lanjut Enda, bukan jaminan bagi peningkatan kualitas desa dan masyarakatnya.
“ Yang lebih penting adalah kreatifitas dan kemampuan imajinasi , pemerintah desa, pemberdaya, dan masyarakat desa untuk mencapai harapan kita bersama”, ungkap Enda.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas PMD Sulbar, M. Jaun mengatakan, ke depan pembangunan desa akan lebih berorientasi pada pembangunan kawasan. Oleh karena itu, kerjasama antar desa perlu ditingkatkan. Aspek perencanaan perlu berbasiskan data, sehingga berkualitas.
“Musyarawah tanpa data, akan menyebabkan perencanaan yang tidak berkualitas. Oleh karena itu penting bahwa masyarakat lebih sadar data”, ungkap Jaun.
Ia menambahkan bahwa pembangunan dan pemberdayaan desa juga perlu diarahkan untuk 4 hal: peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, penurunan ketimpangan sosial, dan menjadikan masyarakat dan kelompok desa sebagai subyek pembangunan, bukan lagi obyek. |rls.smd