BANNIQ.Id. Sulbar. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan (Apkasindo Perjuangan) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) audiensi Dengan anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat, M Khalil Gibran SH dari Fraksi Golkar, di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat di ruang Komisi II pada Selasa (18/2/2025).
Pertemuan ini fokus membahas tata kelola perniagaan kelapa sawit di tiga kabupaten yaitu Kab.Mamuju, Kab. Mamuju tengah, Dan Kab. Pasangkayu Sulawesi Barat, dengan penekanan pada isu harga sawit yang menjadi perhatian utama petani.
foto bersama anggota Komisi II DPRD Sulbar, Khalil Gibran, SH dengan Pengurus DPW Apkasindo Perjuangan Provinsi Sulbar(foto:repro)
Diketahui Apkasindo Perjuangan sebagai wadah aspirasi petani kelapa sawit terus aktif memperjuangkan hak-hak petani dan mendorong perbaikan tata kelola perniagaan sawit di Indonesia, khususnya di Sulawesi Barat. Asosiasi ini berupaya menjembatani komunikasi antara petani dan pemerintah daerah, serta mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan petani.
Kepada Apkasindo Perjuangan Para petani kelapa sawit di Sulawesi Barat berharap, dapat menjadi titik awal perubahan positif dalam industri kelapa sawit di daerah mereka.
” Kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih serius p masalah harga sawit yang seringkali tidak stabil dan merugikan petani, ” kata Bustan Ketua DPD Apkasindo Perjuangan Mamuju.
Dalam rapat di Komisi II DPRD Provinsi, Khalil Gibran menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi petani.
“Saya akan meminta waktu kepada pimpinan DPRD untuk melakukan komunikasi intensif selama seminggu ke depan. Kita akan membahas dan membedah regulasi secara spesifik, terutama yang berkaitan dengan harga sawit,” ujarnya.
Bustan menambahakan Perjuanan Apaksindo selama ini belum sepenuhnya direspon Oleh Pemerintah terutama terkait tata Niaga Sawiti yang dinilainya masih buruk.
Selain itu Bustan juga menyorot dana Bagi hasil (DBH) Sawit yang belum transfaran pengelolaannya.
” Selain tata niaga sawit yang masih buruk selama ini kami juga berharap nanti ada RDPU yang difasilitasi DPRD dengan menghadirkan Inspektorat, tim TPAD untuk mencarikan solusi politik regulasi maupun politik anggaran bagaimna sarana sarpras ini difaslitas pemerintah sehingg terbangun kemitraan petani sawi dan pemerintah, sehingga ada jaminan perlindungan terhadap kelapa sawit,” pungkasnya.
Merespon hal tersebut, anggota DPRD Sulbar, M Khalil Gibran, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi petani dengan melakukan komunikasi intensif dengan pihak terkait. Ia juga akan membahas dan membedah regulasi yang berkaitan dengan harga sawit untuk mencari solusi terbaik bagi petani.
“Makanya kami di internal dulu untuk membicarakan setelah itu memberikan jadwal kapan akan dilaksanakan” ujar Khalil Gibran
Khalil juga berjanji akan mengundang pihak perusahaan, dari asosiasi dan dari OPD terkait untuk pembahasan secara runut dan proporsional terkait tata niga kelapa sawit tersebut.
Pewarta, Irham, Editor : Asdar
