BANNIQ.Id. Mamuju. Sebagai lembaga yang bertugas memberi pertimbangan, Dukungan, Pengawasan dan mediasi antara masayarakat dan Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Dewan Pendidikan menyusun program kerja yang dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya akan disampaikan ke Pemprov Sulbar sebagai bahan penilaian pelaksanaan Tusi Anggota Dewan Pendidikan Sulbar.
Untuk maksud tersebut, Anggota Dewan Pendidikan Sulbar rutin melaksanakan rapat evaluasi, seperti halnya yang dilaksankan jumat, 8 November 2024 yang dipimpin ketua, Ansar Nur Hasanuddin, SE.MM dihadiri anggota Masing-masing KH Sahabuddin Kasim, Dr. Rusman, Drs. H M.Danial, Arifah,SE dan Abdul Samad,S.Pd.
Rapat evaluasi ini membahas rencana tindak lanjut hasil Rakernas Dewan Pendidikn yang dilaksanakan di Balaikpapan Belum lama ini. Hasil rakernas yang termaktub dalam dokumen Rekomendasi tersebut kata Ansar Nur Hasanuddin meliputi issu-issu Uptudate Pendidikan secara nasional yang meliputi; usulan pembentukan Dewan Pendidikan Nasional sesuai Perintah UU Nomor 20 Tahun 2003, mendorang pemerintah daerah menetapkan regulasi penguatan pelaksanaan ke bijakan pendidikan melalui Perda dan Pergub, kemudian untuk penerapan kebijakan seperti mandatory anggaran 20% untu pendidikan.
Selain itu Sambung Ansar, hal lain yang menjadi poin rekomendasi di Rakernas penyelenggaraan standart assesmen tinfkat nasional/daerah, evaluasi PPDB agar lebih berkeadilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan penerapan aksesibilitas jaringan internet dan sarana penunjang.
Kemudian khusus untuk penerapan kebijakan baru bersamaan dengan terbentuknya Kementerian baru yang terpecah menjadi Tiga kementerian yakni, Kemendikti dan Ristek, Kemendikdasmen dan Kementaria Kebudayaan., sebut Ansar daerah tinggal menunggu penerapan kebjakan baru tersebut, karena hal itu memang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
” Menyikap akan adanya kebijakan baru terkait teknis penyelenggaraan pendidkan termasuk mungkin kurikulum baru dari kementerian baru, kita tinggal menunggu keputusan dari Pusat karena memang hal itu menjadi kewenangannya, kita di daerah tinggal mengikuti jadi kajian kita tidak usah menyoal kebijakan pendidikan di pusat,” jelas Ansar.
Sebagai bahan laporan hasil pelaksanaan progja Dewan Pendidikan Sulbar sepanjang tahun 2024, sambung Ansar saat ini tengah dirampungkan dokumen laporan yang akan disampaikan ke Pj Gubernur melalui Kadisdikbud Sulbar.
” Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas program kerja yang kita sudah laksaakan selama setahun, dalam waktu dekat kita akan menyampaikan rekomendasi ke Pj Gubernur melalui Kadisdikbud Sulbar,” pungkas Ansar.I***