BANNIQ.Id. Mamuju. Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di daerah, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah kabupaten dan provinsi. Melalui skema pendanaan APBN ini, pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengusulkan penanganan ruas-ruas jalan yang membutuhkan perhatian, dengan koordinasi pemerintah provinsi.
Di Sulawesi Barat (Sulbar), program tersebut diproyeksikan kembali bergulir pada 2027. Sejumlah ruas jalan di tiga kabupaten telah masuk dalam rencana penanganan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulbar melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I.
Kepala Satker PJN Wilayah I Sulbar, Ismail, ST, mengatakan, untuk Tahun Anggaran 2027, pihaknya telah memproyeksikan penanganan enam ruas jalan melalui program IJD. Masing-masing dua ruas di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), satu ruas di Majene, dan tiga ruas di Mamuju.
“Untuk wilayah kerja PJN I, tahun depan TA 2027 kita kembali mendapat anggaran pembenahan beberapa ruas jalan melalui IJD, yakni dua ruas di Polman, satu ruas di Majene, dan tiga ruas di Mamuju,” jelas Ismail, Senin (9/11/2026).
Salah satu ruas yang menjadi perhatian di Kabupaten Mamuju adalah jalan Taan-Bela. Ruas ini sebelumnya sempat menjadi sorotan publik setelah beredar kabar seorang ibu terpaksa melahirkan di tengah perjalanan akibat buruknya kondisi akses jalan yang dilalui.
Ismail menjelaskan, BPJN telah merencanakan penanganan sepanjang kurang lebih empat kilometer pada ruas tersebut. Ia juga memastikan bahwa titik penanganan yang direncanakan tidak berada dalam kawasan hutan lindung, sehingga tidak terkendala persoalan status kawasan.
“Salah satunya yang sempat viral beberapa waktu lalu, yakni ruas Taan-Bela. BPJN akan mengerjakan sekitar empat kilometer. Titik nolnya tidak berada di kawasan hutan lindung, jadi tidak ada kendala kawasan,” ungkapnya.
Ia mengakui, kondisi jalan Taan-Bela memang membutuhkan penanganan serius. Berdasarkan hasil peninjauan langsung bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju dan Babinsa, akses jalan di kawasan tersebut sangat sulit dilalui kendaraan biasa.
“Waktu kami ke sana meninjau bersama Kadis PU Kabupaten dan Babinsa, memang kondisinya sangat parah. Mobil biasa tidak bisa tembus. Hanya mobil hardtop modifikasi yang bisa melintas, itu pun bannya masih harus dipasangi rantai,” pungkasnya.
Rencana penanganan melalui program IJD ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas wilayah dan membuka akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, aktivitas ekonomi, pendidikan, serta fasilitas kesehatan. Khusus ruas Taan-Bela, perbaikan jalan juga memiliki arti penting dalam menjamin mobilitas warga, termasuk akses darurat bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, sinergi BPJN, pemerintah kabupaten, dan Pemerintah Provinsi Sulbar menjadi kunci dalam memperjuangkan serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Kolaborasi dalam perencanaan, pengusulan, hingga pengawasan pekerjaan diharapkan mampu memastikan program yang bersumber dari APBN benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi konektivitas antardaerah di Sulbar./***
