BANNIQ.Id. Mamuju – Kapolsek Tapalang, AKP Mino, memberi penjelasan atas tuntutan Aliansi Mahasiswa Pemuda Tapalang (AMPT) yang menilai kinerja Polsek Tapalang tidak memadai. Pernyataan ini disampaikan AKP Mino saat dihubungi oleh media ini melalui pesan WhatsApp, Kamis (10/10/2024), menanggapi rencana aksi unjuk rasa AMPT yang akan digelar di depan Kantor Polsek Tapalang.
AKP Mino menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya mediasi terkait sejumlah masalah yang diangkat oleh aliansi tersebut, termasuk isu penimbunan BBM, peredaran obat-obatan terlarang, dan tawuran antar remaja di wilayah Tapalang. Namun, upaya mediasi yang dilakukan hingga saat ini belum menemukan solusi yang memuaskan semua pihak.
“Saya berharap masyarakat, terutama warga Kelurahan Galung dan Kelurahan Kasambang, bisa bersatu kembali dan bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kecamatan Tapalang,” ujar AKP Mino.
Menanggapi tuntutan pertama terkait penimbunan BBM di SPBU Tapalang, AKP Mino menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak SPBU untuk memastikan tidak ada pengisian bahan bakar menggunakan jerigen, dan tindakan tegas sudah dilakukan untuk mencegah pelanggaran.
“Kapolsek Tapalang sudah memastikan ada pengawasan ketat terhadap pengisian BBM, dan kami selalu berkoordinasi dengan pihak SPBU,” tambahnya.
Terkait tuntutan kedua mengenai penindakan pengedar obat-obatan terlarang, AKP Mino menyampaikan bahwa Polsek Tapalang telah menindak tegas empat kasus peredaran narkoba selama masa jabatannya, bekerja sama dengan Satuan Narkoba Polresta Mamuju.
“Kami sudah menangani empat kasus besar terkait peredaran narkoba dan akan terus bekerja lebih keras untuk memberantas peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Tapalang,” ujar AKP Mino.
Dalam hal penanganan kasus tawuran antar remaja, khususnya antara warga Kelurahan Kasambang dan Kelurahan Galung, AKP Mino mengatakan bahwa Polsek Tapalang telah melakukan berbagai upaya persuasif melalui tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah kecamatan. Namun, beberapa mediasi yang telah dilakukan belum membuahkan hasil yang memuaskan karena munculnya masalah baru di antara kedua wilayah tersebut.
“Mediasi sudah beberapa kali dilakukan, tetapi tidak ada titik temu untuk perdamaian. Oleh karena itu, kami mendorong warga agar melaporkan kasus ini secara resmi ke SPKT Polresta Mamuju untuk diproses lebih lanjut,” ungkapnya.
AKP Mino juga menanggapi kritik mengenai kinerja Bhabinkamtibmas. Ia menjelaskan bahwa dengan jumlah personel Bhabinkamtibmas yang terbatas, yaitu delapan orang yang membawahi 17 kelurahan dan desa di dua kecamatan, pihaknya tetap berupaya menjaga hubungan baik dengan tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kami selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak di masyarakat untuk menjaga keamanan, baik dalam situasi masalah maupun tidak,” pungkasnya.|***