ADVERTORIAL

Pelaksana Harian Kepala Bapperida Sulbar Ikuti Kegiatan Verifikasi Data JIPP

Plh Kepala Bapperida Sulbar,Darwis Damir(foto:repro)

BPK Sulbar Kembali Berikan Opini WTP untuk Pemkab Polman Atas Laporan Pengelolaan Keuangan Tahun 2025

BANNIQ.Id.Mamuju. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Melaksanakan Verfikasi Data Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) yang diikuti oleh Plh Kepala Bapperida Sulbar Darwis Damir , melalui Zoom Meeting, Jim’at 31 Oktober 2025.

Menurut Darwis Damir, adanya kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara mendorong Pemerintah Daerah dengan KemenpanRB untuk melakukan transfer pengetahuan inovasi pelayanan publik, salah satunya melalui media Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) sebagai sumber pembelajaran.

Yatibersa Salurkan Sapi Qurban dan Bantuan Sembako untuk Mualaf Pedalaman Mentawai

“Tidak berhenti pada proses penciptaan inovasi, Kementerian PANRB juga melakukan pengembangan inovasi dengan menyusun strategi penyebarluasan inovasi pelayanan publik melalui metode pembentukan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.” kata Darwis.

Secara terpisah Kepala Bapperida, Junda Maulana, mengatakan, apa yang dilakukan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah langkah strategi untuk mendorong transfer pengetahuan inovasi pelayanan publik yang lebih efektif, cepat, dan mudah dilaksanakan.

Usai Viral di Medsos Terkait Pelayanan, Bupati Polman Sidak Puskesmas Campalagian

Tidak kalah penting dari penciptaan dan pengembangan inovasi pihaknya juga mendorong bagaimana inovasi pelanyanan publik ini bisa dilembagakan.

Pelembagaan inovasi pelayanan publik dapat dilakukan dengan menjadikan inovasi sebagai program dan kegiatan prioritas secara rutin dalam setiap tahunnya.

Ke depan, Hub JIPP diharapkan menjadi pondasi penguatan tata kelola inovasi, termasuk dalam mendukung Misi Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Panca Daya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yakni memperkuat Tata Kelola Pemerintah yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

“Selain itu perlu penguatan regulasi untuk memperkuat kebijakan inovasi pelayanan publik,” ungkap Darwis.

pemerintah provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan sebagai Hub JIPP memainkan peranan penting. Selain itu, Hub JIPP juga berperan dalam pemantauan dan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan inovasi. Hub JIPP juga dapat dimanfaatkan sebagai penghubung strategis antar-Hub guna mendukung pertukaran praktik baik serta penguatan ekosistem inovasi.

Dalam kesempatan validasi data Hub JIPP, diikuti Biro Organisasi dan Tata Laksana, Pjf Peneliti Bapperida. Dan Pejabat fungsional KemenpanRB./***

× Advertisement
× Advertisement