BANNIQ.Id. Mamuju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Junda Maulana, saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulbar di Caffe DAP Mamuju, Selasa (23/9/2025).
Mengangkat tema “Sinergi HMI untuk Sulawesi Barat – Landscape Pembangunan, Investasi, dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, FGD ini menjadi ruang strategis bagi generasi muda dan pemerintah untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Sulbar periode 2025–2029.
Dalam paparannya, Junda Maulana menekankan bahwa visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” akan diwujudkan melalui lima misi pembangunan yang dikenal sebagai Panca Daya Pembangunan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga,, antara lain:
• Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan
• Mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
• Membangun Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter
• Membangun infrastruktur, konektivitas dan menjaga kelestarian lingkungan hidup
• Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas
Namun, tantangan pembangunan masih nyata. Pertumbuhan ekonomi Sulbar tercatat 4,76% pada 2024 dan 4,83% di Triwulan I 2025, kemudian turun menjadi 4,29 di triwulan II 2025 masih di bawah rata-rata nasional. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi PDRB dengan kontribusi 48,53%, sementara angka kemiskinan tercatat 10,41% di Maret 2025, mayoritas berada di wilayah pedesaan.
“APBD kita masih sekitar Rp 2 triliun, dan kontribusi PAD dari total Penerimaan Daerah hanya 27,14% di tahun 2024. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk berinovasi,” ujar Junda.
Sebagai respons terhadap berbagai permasalah pokok pembangunan, Bapperida Sulbar merumuskan empat program prioritas atau Quick Wins untuk mendukung program prioritas di masa kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, mencakup:
• Sulbar Sehat: Pencegahan stunting dan perluasan cakupan UHC
• Sulbar Cerdas: Bantuan pendidikan dan digitalisasi sekolah
• Sulbar Responsif: Dana Rp 50 miliar per kabupaten untuk percepatan pembangunan
• Sulbar Berdaya: Penguatan UMKM, asuransi nelayan, dan pengembangan kawasan industri
Dalam aspek investasi, Junda menyoroti peran sistem OSS (Online Single Submission) yang telah memfasilitasi 71.319 penerbitan NIB sejak 2019, dengan dominasi pelaku UMK dan sektor perdagangan kelapa sawit, makanan, dan industri rumah tangga. “Ini menunjukkan iklim usaha yang semakin kondusif dan potensi ekonomi lokal yang terus tumbuh,” jelasnya.
Namun, tantangan fiskal tetap membayangi. Data menunjukkan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Sulbar selama 2020–2024 mengalami penurunan sebesar -1,07%. Meski begitu, PAD justru tumbuh positif sebesar 8,05%, memberikan harapan baru bagi kemandirian fiskal.
“PAD yang kuat memberi ruang fiskal untuk membiayai program prioritas, sementara investasi yang terkelola baik menciptakan basis ekonomi yang berkelanjutan. Keduanya harus berjalan beriringan,” tegas Junda.
Ia menutup dengan ajakan kepada HMI dan seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dalam mewujudkan pembangunan Sulbar yang lebih progresif, inklusif, dan berdaya saing./***
